Aliansi Pemuda Maba Blokade Antam, Ajukan Sejumlah Tuntutan
Ternatehariini – Aliansi Pemuda Kecamatan Maba bersama sejumlah organisasi kepemudaan menggelar aksi demonstrasi dan blokade di depan Pos Wato-Wato PT Feni Haltim (FHT), Senin 16 November 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum diakomodasinya sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan Aliansi Pemuda Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, kepada Antam Group.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Jen H. Adam, menjelaskan bahwa demonstrasi telah berlangsung sejak pagi dan sempat dilanjutkan dengan audiensi bersama perwakilan manajemen perusahaan. Namun, karena hasil pertemuan dinilai belum memenuhi aspirasi massa, demonstran memutuskan melanjutkan aksi pemboikotan hingga sore hari.
“Karena tidak sesuai dengan tuntutan massa aksi, maka kami melakukan pemboikotan sampai sore nanti. Apabila tuntutan kami hari ini tidak diakomodasi PT FHT, kami akan melakukan pemboikotan lanjutan,” tegas M. Jen.
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah, Aliansi Pemuda Maba mendesak Antam Group, khususnya PT FHT, segera meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait perluasan kawasan industri Buli.
Massa juga mendesak pencopotan Manajer Corporate Social Responsibility (CSR) PT FHT, Subarwan Sakoy, dan Supervisor Hubungan Masyarakat (Humas), Ruslan.
“Selain itu, kami menyoroti transparansi pengelolaan dana bagi hasil serta alokasi anggaran CSR maupun Community Development (Comdev), bagi masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Maba,” jelasnya.
Menurut M. Jen, tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada PT FHT, tetapi juga telah disampaikan kepada sejumlah perusahaan dalam lingkup Antam Group, yakni PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Nusa Karya Arindo (NKA).
Ia menyebutkan, sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Antam Group, SDA, dan NKA telah diakomodasi. Namun, PT FHT dinilai belum menunjukkan respons serupa.
“Dalam catatan resmi dokumen tuntutan aliansi, kami memberikan peringatan keras kepada perusahaan maupun pemerintah daerah. Kami akan menghentikan sementara aktivitas operasional perusahaan apabila tuntutan kami tidak direalisasikan,” ungkapnya.
Selain mendesak perusahaan, Aliansi Pemuda Kecamatan Maba juga meminta, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah tegas terhadap Antam Group, agar persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti.
“Kami menyatakan akan menghentikan sementara pelayanan di kantor desa dan kantor kecamatan, apabila dukungan kebijakan yang diminta tidak kunjung dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur,” pungkasnya.
Adapun tuntutan Aliansi Pemuda Kecamatan Maba tersebut meliputi:
- Persoalan peluang usaha bagi pelaku usaha lokal
- Penanganan krisis air bersih dan sampah
- Kebijakan perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan masyarakat setempat.
- Kepastian pekerja yang sebelumnya dimutasi ke bagian geomin agar dapat kembali bekerja di pabrik
- Klarifikasi dugaan intervensi oknum pegawai Human Capital (HC) dalam proses rekrutmen
- Transparansi dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Maba.
- Percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Buli
- Penanganan dugaan pelanggaran ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh mitra kerja
- Percepatan penyelesaian dokumen Road Map TJSL
- Pengalokasian anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp50 miliar per tahun
- Meminta dukungan anggaran bagi lembaga adat Suku Buli
- Bantuan sarana dan prasarana nelayan serta petani
- Perbaikan mekanisme pengelolaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut, hingga mendapat penyelesaian dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.




