Ternate Hari ini
Beranda Ternate Wali Kota Ternate Dorong Reformasi Legislasi Daerah

Wali Kota Ternate Dorong Reformasi Legislasi Daerah

Ternatehariini – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyoroti rendahnya produktivitas pembentukan Peraturan Daerah (Perda), akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tumpang tindih regulasi pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Dalam pemaparannya, Tauhid mengungkapkan bahwa realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di sejumlah kota masih rendah. Pada 2025, realisasinya hanya mencapai 49,5 persen atau 51 dari 103 Raperda. Sementara hingga pertengahan November 2026, capaian tersebut turun menjadi 31,1 persen.

Selain rendahnya realisasi, pembahasan Raperda cenderung menumpuk pada triwulan IV sehingga berisiko mengurangi kualitas kajian regulasi.

APEKSI juga mencatat persoalan keterlambatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana Perda. Akibatnya, sejumlah Perda belum dapat diterapkan secara optimal. Sementara evaluasi pascapemberlakuan regulasi masih minim, dengan hanya sekitar 11 persen Perda yang dievaluasi sejak 2025.

Selain itu juga, mengidentifikasi empat persoalan utama, yakni perubahan regulasi pusat tanpa sistem peringatan dini, panjangnya proses harmonisasi, keterbatasan tenaga perancang peraturan dan anggaran legislasi, serta pemberian mandat baru dari pusat tanpa dukungan pendanaan memadai.

Meski begitu, untuk menjawab persoalan tersebut, Tauhid mengusulkan enam pilar reformasi legislasi kepada BULD DPD RI dan pemerintah pusat.

Pertama, membangun sistem peringatan dini terhadap perubahan regulasi pusat serta memastikan pedoman teknis terbit bersamaan dengan regulasi induk.

Kedua, menyatukan standar harmonisasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah provinsi dengan batas waktu maksimal 7–10 hari kerja setiap tahapan.

Ketiga, menerapkan prinsip money follows function, yakni setiap pelimpahan kewenangan kepada daerah harus disertai dukungan pendanaan yang jelas.

Keempat, memperkuat kapasitas tenaga perancang peraturan, menyediakan bank templat Perda, serta instrumen evaluasi dampak regulasi.

Kelima, meningkatkan partisipasi publik melalui panduan baku dan platform uji publik daring.

Keenam, menstandarkan pos anggaran pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap daerah.

Melalui dialog nasional tersebut, APEKSI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis BULD DPD RI dan pemerintah pusat, termasuk menyediakan dokumen model Perda serta berbagi praktik baik antarkota. (Sj/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan