Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperbup Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
Ternatehariini – Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut menjadi fokus utama dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa penyusunan produk hukum daerah mengenai pajak dan retribusi merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurut Topan, harmonisasi terhadap rancangan regulasi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan pengaturan teknis di tingkat kabupaten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus didukung oleh regulasi yang jelas agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan di lapangan,” ujar, Topan pada Sabtu kemarin, 21 November 2026.
Lebih lanjut, Topan juga mengatan, melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Maluku Utara mendorong agar setiap ketentuan dalam Ranperbup disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menekankan bahwa penyusunan peraturan kepala daerah wajib memperhatikan kesesuaian substansi sekaligus teknik perancangannya.
“Pengaturan tata cara pemungutan harus dirumuskan secara cermat agar menjadi pedoman operasional yang jelas bagi perangkat daerah maupun bagi masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi,” ujar, Mia Kusuma.
Lanjut Mia Kusuma. Setiap norma yang diatur harus memiliki kejelasan, baik mengenai kewenangan maupun mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, harmonisasi menjadi kesempatan untuk menelaah kembali rumusan dalam rancangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Kami berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga Ranperbup ini dapat diterapkan secara efektif,” jelas Mia.
Dalam pembahasan tersebut, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara memberikan sejumlah catatan perbaikan, terutama menyoroti batas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tim perancang juga menyarankan penambahan beberapa frasa pada bagian ketentuan umum serta perbaikan redaksional terkait jangka waktu penagihan pajak.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Timur, Ismail Addin, menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan tim harmonisasi. Langkah tersebut meliputi konfirmasi ulang terkait pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi serta penyempurnaan substansi dan teknis penulisan dalam draf Ranperbup.
“Melalui proses harmonisasi ini, Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan memiliki rumusan norma yang kokoh dan selaras dengan kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga dapat menjadi landasan hukum yang efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Halmahera Timur,” pungkasnya. (Zhar/Red)




