DJPb Maluku Utara Soroti Tantangan Program Sekolah Rakyat

Ternatehariini — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara menyoroti perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Hingga Oktober 2025, tercatat sudah berdiri tiga Sekolah Rakyat dengan total 150 siswa dan 42 tenaga pendidik yang aktif mengajar.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat, merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, bagi masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan krusial.

“Beberapa kendala utama antara lain keterbatasan sumber daya manusia, penerimaan masyarakat terhadap konsep Sekolah Rakyat, keberlanjutan program, ketersediaan pendanaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur dan sarana prasarana,” ujar Sakop di Ternate, Rabu 29 Oktober 2025.

Meski begitu, Sakop memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya, Penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, Perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih di lingkungan sekolah, Evaluasi standar biaya konsumsi siswa, Penerapan strategi komunikasi berbasis komunitas, serta Penjajakan kerangka pembiayaan berkelanjutan di luar sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

SC HIPMI Malut Tegaskan Seluruh Tahapan Musda VI Telah Sesuai AD/ART dan Prosedur Resmi

Menurut Sakop, penguatan koordinasi lintas instansi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi pemerataan pendidikan di Maluku Utara.

“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi simbol gotong royong untuk mencerdaskan generasi muda dari akar rumput,” tutupnya.