Koordinasi Dipersoalkan, Wali Kota Ternate Sentil Kinerja Kunjungan Gubernur
Ternatehariini – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyoroti belum adanya kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate sejak dilantik. Padahal, meskipun Gubernur berdomisili di Kota Ternate, hingga kini belum pernah dilakukan kunjungan resmi ke Kantor Wali Kota.
“Memang Gubernur tinggal di Ternate, tetapi belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Ternate,” ujar Tauhid dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di Sahid Bela, Rabu 17 Desember 2025.
Tauhid menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi sinergi, bukan stigma maupun pencitraan pribadi.
“Kita tidak sedang meletakkan legacy saya, tetapi legacy kita bersama sebagai gubernur, wali kota, dan bupati. Kalau hanya mengejar legacy pribadi, itu berarti pencitraan,” tegasnya.
Baca Juga:
Ia menyebutkan, selama ini dirinya telah beberapa kali berupaya bertemu Gubernur di Kantor Gubernur Maluku Utara di Desa Gosale, namun belum terwujud karena keterbatasan waktu dan agenda Gubernur yang lebih banyak berada di luar daerah.
Sebagai evaluasi, Tauhid meminta agar Gubernur Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap marwah pemerintahan daerah.
“Penghargaan itu akan terasa ketika Gubernur datang ke daerah. Begitu juga sebaliknya, kami menghargai jika datang ke Kantor Gubernur. Saya tidak menemui Gubernur di Ternate karena Ternate bukan ibu kota provinsi,” ujarnya.
Selain soal kunjungan, Tauhid juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Ia mengaku beberapa kali tidak mengetahui adanya kegiatan Gubernur di Kota Ternate, hingga informasi tersebut justru diperoleh melalui media sosial.
“Pemerintahan ini dibangun bersama. Koordinasi itu artinya saling mengetahui. Ibu tahu, saya tahu, dan sebaliknya,” katanya.
Tauhid menjelaskan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja. Menurutnya, ketika Gubernur turun ke lokasi wisata Sulamadaha, hal itu masih dalam wilayah jabatan. Namun, jika masuk ke Kantor Lurah Sulamadaha, maka sudah masuk wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate dan perlu koordinasi.
Ia menilai, sinergi antarpemerintah sangat penting, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), agar organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota dapat saling berkoordinasi.
“Ini penting untuk saling menghargai posisi dan marwah pemerintahan masing-masing, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendukung,” ujarnya.
Tauhid juga berharap peran Gubernur lebih signifikan dalam memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengendalian inflasi. Ia menyebutkan, Kota Ternate telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa harus bergantung dari luar provinsi.
“Kalau kita ambil dari luar, maka daerah lain yang diuntungkan. Kita ingin potensi di Maluku Utara sendiri yang dimanfaatkan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengakui bahwa hingga saat ini belum pernah melakukan kunjungan ke Kantor Wali Kota Ternate dan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
“Ini menjadi catatan bagi protokoler dan biro administrasi agar setiap kunjungan harus disampaikan kepada kepala daerah setempat, karena jadwal kunjungan sering berubah dengan cepat,” ujar Sherly.
Artikel Terkait
