Revitalisasi 270 Sekolah di Maluku Utara: Anggaran Rp341,8 Miliar Digelontorkan, Tantangan Geografis Jadi Sorotan
Ternatehariini – Pemerintah terus mengakselerasi Program Revitalisasi Sekolah sebagai salah satu prioritas nasional di sektor pendidikan. Secara nasional, program ini menargetkan perbaikan 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2025. Di Provinsi Maluku Utara, hingga akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 270 satuan pendidikan menerima bantuan revitalisasi dengan total realisasi anggaran mencapai Rp341,8 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
“Bantuan ini menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah,” ujar Sakop, pada saat media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Bulan Februari Tahun 2026 pada Rabu 25 Februari 2026.
Sakop mengatakan, program revitalisasi sekolah dirancang untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak, serta mendukung pemerataan mutu pendidikan antarwilayah.
Baca Juga:
Di Maluku Utara, intervensi dilakukan pada berbagai aspek, termasuk rehabilitasi ruang kelas, perbaikan fasilitas sanitasi, hingga pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Namun, implementasi program di provinsi kepulauan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Faktor geografis menjadi kendala utama. Sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan dan akses transportasi yang terbatas, Maluku Utara menghadapi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya pembangunan dan distribusi material.
Mahalnya biaya logistik turut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek. Pengiriman bahan bangunan ke pulau-pulau terluar memerlukan waktu lebih lama serta biaya tambahan, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung.
Selain tantangan geografis, lanjut Sakop, sejumlah indikasi kendala administratif dan teknis juga menjadi perhatian. Di antaranya adalah perlunya peningkatan kapasitas kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan proyek, penguatan koordinasi lintas institusi, serta validasi kebutuhan revitalisasi agar bantuan tepat sasaran.
“Optimalisasi teknologi informasi dinilai menjadi salah satu solusi strategis. Pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan proyek dapat meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, serta efisiensi monitoring di lapangan. Di sisi lain, pelatihan tim teknis secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan,” tandasnya.
Artikel Terkait
