Paripurna DPRD Halteng, Bupati Sampaikan LKPJ 2025: Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Gratis

Ternatehariini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa 31 Maret 2026.

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli H. Bayan. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, pejabat eselon III, Direktur PDAM, Camat Weda, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Baca Juga:

Dari Pulau ke Ibu Kota, Ternate-Tidore Bangun Jalan ke Pasar Dunia

Dalam penyampaiannya, Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, mengawali sambutan dengan ucapan selamat Idulfitri, seraya berharap seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT.

Ia menyampaikan bahwa capaian pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Berbagai program strategis terus kami dorong, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan perikanan, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pelayanan publik, pemerintah daerah tetap menjalankan program unggulan, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa.

Menurut Bupati, program kesehatan gratis tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh pendapatan tersebut dikembalikan untuk sektor kesehatan tanpa adanya upah pungut.

Dana itu juga dimanfaatkan untuk mendukung rekrutmen tenaga dokter dan dokter spesialis. Ke depan, Pemda Halmahera Tengah berencana membangun Rumah Sakit Prima Weda sebagai pusat layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional, Bupati menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Langkah yang dilakukan antara lain pengendalian penggunaan kendaraan dinas serta efisiensi pemakaian listrik di perkantoran.

Selain itu, pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Bupati menegaskan tidak ada pengurangan tenaga. Sebaliknya, pemerintah daerah justru menambah jumlah pegawai.

“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya tenaga guru, tenaga kesehatan, serta pegawai yang telah berkeluarga,” jelasnya.

Bupati juga menyoroti program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Ia menegaskan bahwa penyelesaian rumah yang belum rampung menjadi prioritas dan meminta seluruh pimpinan OPD memastikan program tersebut berjalan optimal.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan seperti kekeringan, perubahan iklim, serta kondisi suhu laut.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ dari Bupati kepada Ketua DPRD, didampingi Wakil Bupati serta pimpinan DPRD.

Rapat ditutup oleh Ketua DPRD dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir, serta harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah.