282 Usulan Pembangunan Masuk RKPD Haltim 2027
Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Bupati Haltim, Kamis 2 April 2026.
Musremang ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan menjadi momentum strategis, untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.
Bupati Haltim, Ubaid Yakub, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memasuki periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Anjas Taher untuk masa jabatan 2025-2029.
“Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan kerja keras, sinergi, serta percepatan langkah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju,” ujar Ubaid.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, Haltim kini berada pada tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Tahap ini difokuskan pada pembangunan fondasi transformasi menuju visi besar Halmahera Timur Tanbirahi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
Tema Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang diangkat adalah “Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Responsivitas Pemerintah Daerah.” Tema tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan di 10 kecamatan, tercatat sebanyak 282 usulan prioritas. Rinciannya, 206 usulan di bidang infrastruktur, 57 usulan bidang perekonomian, dan 19 usulan bidang sosial budaya.
Ubaid menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan bottom-up melalui aspirasi masyarakat dan pendekatan top-down dari kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, pelaksanaan program prioritas nasional seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif dan responsif terhadap kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
“Setiap kegiatan harus memiliki output yang jelas, baik dari sisi lokasi, volume, maupun kesesuaian dengan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Rencana Kerja (Renja) harus menjadi penjabaran konkret dari Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk tahun 2027, serta pentingnya memperkuat kerja sama, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam merumuskan program pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Haltim,” pungkasnya.
Artikel Terkait
