Hasil Evaluasi Perencanaan Dinilai Belum Efektif, Pemkab Haltim dan DPRD Koordinasi ke BPKP Malut
Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Komisi III DPRD Halmahera Timur, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara di Sofifi, Jumat 17 Juli 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengoordinasikan sekaligus mengonsultasikan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026.
Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, dan diterima langsung Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.
Dalam pertemuan itu, BPKP memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Halmahera Timur. Evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas nasional, yakni penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga:
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Kabupaten Halmahera Timur dinilai belum efektif secara keseluruhan. Atas hasil tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur agar menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengapresiasi BPKP Perwakilan Maluku Utara atas sambutan dan penjelasan yang diberikan kepada pemerintah daerah bersama DPRD.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara yang telah menerima kami dengan baik dan memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran secara jelas dan komprehensif. Kehadiran kami selain untuk bertemu langsung dengan tim evaluator, juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut,” ujar Ricky.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus tindak lanjut konsultasi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kunjungan Komisi III ini merupakan bagian dari konsultasi dan konfirmasi atas hasil rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah dilakukan bersama BP4D, khususnya terkait penyusunan RPJMD agar dokumen yang dihasilkan semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Di akhir pertemuan, Sekretaris Daerah berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan BPKP Perwakilan Maluku Utara terus diperkuat. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Timur.
Artikel Terkait
