Pemkot Ternate Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK, Konsolidasi Pengadaan Mulai Diperkuat
Ternatehariini – Pemerintah Kota Ternate mulai memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate di Hotel Batik, Rabu 21 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, konsolidasi pengadaan harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem belanja pemerintah agar lebih efisien, transparan, akuntabel, sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Menurut Rizal, rekomendasi MCSP KPK tertanggal 30 Juli 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Ternate untuk melakukan pembenahan secara konkret. Sebelumnya, Wali Kota Ternate diminta menyampaikan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh pendampingan terkait konsolidasi pengadaan.
Baca Juga:
“Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindaklanjuti secara konkret,” tegas Rizal.
Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar memberikan perhatian serius terhadap proses konsolidasi pengadaan. Setiap OPD, kata dia, perlu memastikan kebutuhan barang dan jasa direncanakan secara cermat, realistis, serta berdasarkan skala prioritas.
“Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, konsolidasi pengadaan tidak hanya bertujuan memenuhi rekomendasi lembaga pengawas, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
Dengan perencanaan kebutuhan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
Di sisi lain, Pemkot Ternate juga mendorong agar belanja pemerintah memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
“Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan pelibatan aktif UMKM bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen kita bersama untuk membangkitkan perekonomian Kota Ternate,” kata Rizal.
Ia menegaskan, belanja pemerintah harus mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan produk lokal. Karena itu, strategi konsolidasi pengadaan diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam pola belanja pemerintah daerah.
“Melalui strategi konsolidasi ini, belanja daerah harus menjadi stimulus utama bagi kemajuan produk-produk lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad, mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing OPD.
Ia menyebut, pemahaman yang sama diperlukan agar proses identifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh stakeholders dan PPK di tiap OPD,” jelas Aisah.
Selain memperbaiki efisiensi belanja, BPBJ juga mendorong agar produk-produk UMKM dan pelaku usaha lokal memiliki ruang lebih besar dalam pengadaan pemerintah.
Produk lokal diharapkan dapat masuk dalam E-Katalog Lokal sehingga dapat menjadi salah satu pilihan utama dalam belanja instansi pemerintah.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari LKPP yang akan memberikan pendampingan terhadap proses konsolidasi pengadaan di BPBJ Kota Ternate.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan konsolidasi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Peserta kegiatan berasal dari unsur Kasubag Keuangan dan Perencanaan di lingkungan Pemkot Ternate. Mereka dibekali pemahaman mengenai strategi mengoptimalkan belanja pemerintah agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian lokal.
Pemkot Ternate menargetkan penerapan strategi tersebut dapat meningkatkan persentase belanja Produk Dalam Negeri sekaligus memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
Dengan konsolidasi yang dilakukan secara lintas-OPD, pemerintah berharap belanja daerah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Artikel Terkait
