Ternate Hari ini
Beranda Parlementaria Pemkab Haltim Jamin Keberlanjutan Kerja PPPK dan Kelancaran Belajar Mengajar

Pemkab Haltim Jamin Keberlanjutan Kerja PPPK dan Kelancaran Belajar Mengajar

Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebijakan nasional terkait pemenuhan kebutuhan dan penataan tata kelola Guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penegasan ini disampaikan usai jajaran Pemkab Halmahera Timur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026 secara virtual, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin 26 Oktober 2026 tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pimpinan DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub menyampaikan, dalam paparan, Kemendikdasmen bahwa strategi serta linimasa penataan tata kelola Jabatan Fungsional (JF) Guru ASN. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi alih status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga skema pengangkatan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara bertahap.

Menindaklanjuti arahan pusat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur siap menjalankan sejumlah langkah strategis dalam proses peralihan tata kelola guru. Komitmen tersebut mencakup jaminan keberlanjutan kerja, dan optimalisasi pemetaan data serta perlindungan guru non-ASN.

Menurut Bupati, untuk jaminan keberlanjutan kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan akan tetap memperkerjakan PPPK Paruh Waktu dan PPPK JF Guru hingga seluruh proses peralihan tuntas, kecuali bagi pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak aktif.

“Sementara optimalisasi pemetaan data, Pemerintah daerah mengoptimalkan pemetaan data PPPK Paruh Waktu JF Guru serta melakukan penyesuaian bagi PPPK tenaga teknis atau pelaksana yang selama ini menjalankan tugas sebagai guru agar dapat dialihkan statusnya secara resmi,” ujar, Ubaid.

Perlindungan guru non-ASN, lanjut Ubais. Pememerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan guru non-ASN yang masih aktif mengajar, guna memastikan proses penataan administrasi tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah.

“Kami di daerah menyambut baik arahan dan kebijakan tata kelola guru dari pusat ini. Pemerintah Kabupate. Halmahera Timur fokus memastikan kelancaran administrasi pemetaan data, dan yang paling utama adalah menjamin proses belajar mengajar anak-anak kita di Halmahera Timur tidak terganggu selama masa transisi penataan guru ini berlangsung,” jelasnya.

Bupati dua periode ini menambahkan, melalui regulasi dan kebijakan pengalihan serta penetapan kebutuhan guru ASN secara bertahap ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik dapat terus meningkat demi mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan