Ternate Hari ini
Beranda Maluku Utara Evaluasi Kinerja Birokrasi, Gubernur Sherly Geser Kabid Bina Marga PUPR ke BPBD

Evaluasi Kinerja Birokrasi, Gubernur Sherly Geser Kabid Bina Marga PUPR ke BPBD

Ternatehariini – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Salah satu pejabat yang mengalami pergeseran jabatan adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Nasarudin Salama.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 800.1.3.3/SP-MU/103/XI/2026 tertanggal 2 November 2026. Melalui keputusan tersebut, Nasarudin Salama resmi dialihtugaskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara.

Rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus optimalisasi kinerja birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Pergeseran jabatan tersebut juga menjadi langkah penataan organisasi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan pelayanan publik dan penanganan kebencanaan di daerah.

Adanya penugasan baru di BPBD, Nasarudin diharapkan dapat membawa pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya untuk mendukung koordinasi serta peningkatan kapasitas penanganan bencana di Maluku Utara.

Sementara itu, posisi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR yang ditinggalkan akan disesuaikan lebih lanjut guna memastikan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, tetap berjalan sesuai target.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian, menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, pejabat yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal berpeluang mengalami rotasi sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran birokrasi.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pejabat mampu bekerja secara maksimal serta mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Ay)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan