Amiruddin Abd. Hamid Resmi Pimpin BPKAD Ternate, Ini Pesan Wali Kota
Ternatehhariini – Amiruddin Abd. Hamid resmi dipercaya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate. Ia dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama oleh Wali Kota Ternate H. M. Tauhid Soleman, Kamis 1 Oktober 2026.
Sebelumnya, Amiruddin menjabat sebagai Kepala Bidang Kas Daerah pada BPKAD Kota Ternate. Pengangkatannya sebagai Kepala BPKAD menjadi tanggung jawab baru dalam mengawal pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kota Ternate.
Pelantikan Amiruddin merupakan bagian dari pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Pelantkan ini, turut dihadiri Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengangkatan Amiruddin tertuang dalam Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 821.2/KEP/2773/2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Keputusan itu, berdasarkan rekomendasi hasil seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 48544/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 24 September 2026.
Dalam arahannya, Tauhid meminta para pejabat yang baru dilantik, termasuk Amiruddin, menjalankan tugas secara cermat, khususnya dalam mengelola sumber daya dan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi.
Tauhid menegaskan, jabatan yang diberikan bukan hadiah maupun penghargaan atas masa kerja, melainkan amanah yang diperoleh melalui proses seleksi dan harus dipertanggungjawabkan.
“Jabatan yang saudara emban hari ini harus dipahami sebagai hasil dari proses seleksi yang menuntut kualitas, bukan sebagai hadiah, bukan pula sekadar penghargaan atas masa kerja,” ujar Tauhid.
Khusus dalam pengelolaan anggaran, Tauhid meminta perangkat daerah memastikan belanja pemerintah diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata dan langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global turut memberikan dampak terhadap kondisi daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Programnya boleh lebih sedikit, tetapi hasilnya harus lebih nyata,” tegasnya.
Jabatan baru ini, Amiruddin akan mengemban tugas strategis dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah, termasuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pengelolaan anggaran, Tauhid juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya bekerja dari balik meja. Mereka diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan memahami kebutuhan yang ada.
“Jangan menunggu laporan datang ke meja, tetapi turunlah langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi dan situasi saat ini,” pungkasnya.




