Bupati Ubaid Lantik 235 Anggota BPD Zona Maba, Tekankan Integritas dan Pengawasan Dana Desa
Ternatehariini – Sebanyak 235 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026-2034 dari 47 desa di wilayah Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, di Aula Kantor Bupati Halmahera Timur, Kamis 29 Oktober 2026.
Berdasarkan data rekapitulasi, total anggota BPD yang dilantik di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 510 orang dari 102 desa. Jumlah tersebut terdiri atas anggota BPD wilayah Maba sebanyak 235 orang dari 47 desa dan wilayah Wasile sebanyak 275 orang dari 55 desa yang telah dilantik sebelumnya.
Ubaid, menekankan pentingnya peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan tugas secara profesional, membangun sinergi dengan pemerintah desa, serta memastikan pembangunan berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Ia juga meminta anggota BPD menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan, menjadi mitra strategis dalam memajukan Halmahera Timur, serta menjaga tanggung jawab dan integritas selama menjalankan tugas.
“Selamat atas nama pribadi, Pemerintah Daerah, serta seluruh masyarakat Halmahera Timur. Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Ubaid.
Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan kepala desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi kekuatan apabila disikapi secara bijaksana.
Ubaid juga mengingatkan, agar setiap persoalan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan memperpanjang konflik yang dapat menghambat kemajuan desa.
“Jika terjadi perbedaan pendapat, utamakan dialog dan musyawarah. Desa tidak akan pernah maju jika pemerintah desanya terus-menerus berkonflik,” tegasnya.
Selain menjaga hubungan kelembagaan, Bupati meminta BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa secara serius. Pengawasan tersebut harus dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan program prioritas, hingga pemantauan pelaksanaan pembangunan.
Ia menegaskan, pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan desa.
“Dana desa wajib dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ubaid menambahkan, potensi besar Halmahera Timur tidak akan berkembang optimal tanpa didukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Karena itu, desa yang maju, berdaya, dan tertib administrasi harus menjadi fondasi pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan anggota BPD, agar tidak membiarkan perbedaan pilihan politik, suku, agama, maupun kelompok menghambat upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan menunggu persoalan besar baru bertindak, dan jangan menunggu masyarakat kecewa baru mendengarkan aspirasi. Bangun budaya kerja yang disiplin, terbuka, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ubaid menegaskan bahwa sumpah dan janji jabatan yang diucapkan merupakan komitmen moral yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan adalah amanah. Gunakanlah jabatan ini untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya. (Zhar/Red)




