Korupsi Dana BOK Rp524 Juta, Mantan Kepala Puskesmas Buli Jadi Tersangka
Ternatehariini – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur, Maluku Utara, menetapkan Nurridha Asmayati Kiye (NAK), mantan Kepala Puskesmas Perawatan Buli, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (29/10/2026), setelah tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Halmahera Timur melakukan serangkaian penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pemeriksaan ahli, hingga pengumpulan barang bukti.
Kasi Intel Kejari Halmahera Timur, Aji Ibnu Rusyd, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOK yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan data penyidikan, anggaran yang dialokasikan untuk Puskesmas Perawatan Buli mencapai Rp1.660.060.000. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.421.097.670.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp524.562.000,” ujar Aji.
Nilai kerugian negara tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tertanggal 1 September 2026.
Dalam konstruksi perkara, penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK. Di antaranya, kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai dalam dokumen pertanggungjawaban, serta dugaan pemalsuan dokumen pendukung.
Penyidik juga mendalami dugaan pemalsuan tanda tangan pihak terkait dan penggunaan cap stempel yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Selain itu, ditemukan dugaan praktik pinjam nama pelaksana, yakni pencantuman identitas seseorang dalam dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.
Menurut Aji, dugaan penyimpangan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang seharusnya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Atas dugaan perbuatannya, NAK disangkakan dengan pasal primair terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pasal subsider mengenai penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.
Sangkaan primair merujuk pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan penyesuaian terhadap ketentuan KUHP Nasional, yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara itu, sangkaan subsider merujuk pada Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan penyesuaian terhadap Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026. NAK diketahui menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Buli sekaligus pengelola anggaran BOK pada 2022.
Aji menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum.
Kejari Halmahera Timur menyatakan berkomitmen menindaklanjuti perkara tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, penyelamatan keuangan negara, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, NAK tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses peradilan. (Zhar/Red)




