Sekda Malut Soroti Belanja Pegawai 40 Persen, OPD Diminta Genjot PAD
Ternatehariini – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Hi. Samsuddin A. Kadir, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi-misi Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.
Penegasan tersebut disampaikan Samsuddin saat bertindak sebagai pembina apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pekan pertama November 2026, di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin 2 November 2026.
Apel tersebut diikuti pejabat eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Samsuddin terlebih dahulu menyampaikan surat dari DPRD Provinsi Maluku Utara terkait pelaksanaan rapat kerja antara komisi dan mitra OPD dalam rangka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2–6 November 2026.
“Atas arahan Ibu Gubernur, diharapkan seluruh pimpinan OPD memperhatikan jadwal dan wajib menghadiri rapat sesuai undangan, atau berkoordinasi dengan komisi masing-masing. Jangan dulu keluar daerah selama jadwal rapat dengan DPRD,” tegasnya.
Selain itu, Sekda mengingatkan pentingnya setiap pimpinan OPD memahami tugas pokok dan fungsi, visi-misi Gubernur, RPJMD, serta Renstra sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, setiap usulan program harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar target dan prioritas pemerintah dapat diwujudkan secara terarah.
Untuk memperjelas hal tersebut, Samsuddin mengibaratkan visi-misi pemerintahan seperti membangun sebuah rumah. Jika pemerintahan sebelumnya memiliki visi membangun rumah berbahan gaba-gaba, maka seluruh program diarahkan untuk menyiapkan bambu, gaba-gaba, dan material pendukung lainnya.
Namun, ketika pemerintahan berganti dengan visi membangun rumah permanen, kebutuhan dan strategi pembangunan juga harus berubah, mulai dari penyediaan semen, pasir, batu hingga seng.
“Jika birokrasi tetap bertahan dengan program lama mencari gaba-gaba, maka tidak akan terwujud visi-misi rumah batu. Jadinya pondasi batu, dinding gaba-gaba, atap seng. Tidak sinkron. Itulah mengapa usulan di Bappeda sering dicoret karena tidak sesuai RPJMD dan Renstra,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD kembali mempelajari RPJMD, misi, indikator, serta program prioritas pemerintah daerah, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, bedah rumah, dan program lainnya.
Setiap OPD juga diminta menyusun strategi paling efektif untuk merealisasikan program tersebut. Sebab, menurut Samsuddin, OPD merupakan perangkat daerah yang paling memahami langkah teknis dan strategi pelaksanaannya.
Pada kesempatan itu, Sekda turut menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya komposisi belanja pegawai. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proporsi belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, komposisi belanja pegawai di Maluku Utara saat ini masih berada di kisaran 40 persen.
“Kalau ibarat 10 karung, tiga orang angkat tujuh karung beras itu ideal 30-70. Tapi kalau enam orang angkat empat karung, itu tidak efisien. Artinya belanja pegawainya harus dikurangi atau pendapatannya harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Samsuddin menginstruksikan seluruh OPD penghasil agar lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengingatkan, apabila komposisi belanja pegawai dan pendapatan daerah tidak mengalami perbaikan pada 2027, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mengakhiri arahannya, Sekda mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun anggaran dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan kegiatan berjalan sesuai target sehingga tidak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar seperti tahun sebelumnya. (Ay)




