Bayang-Bayang Penataan Honorer, Pemkab Haltim Bahas Skema Pembayaran Gaji dengan DPRD
Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, masih mengkaji formulasi pembayaran gaji tenaga honorer daerah menyusul adanya pembatasan dalam kebijakan penganggaran pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum menemukan formula yang tepat terkait mekanisme pembayaran gaji tenaga honorer. Sebab, kebijakan tersebut masih mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa opsi skema yang nantinya akan kami diskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat,” ujar Ricky, Selasa 3 November 2026.
Ia menjelaskan, pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 memuat ketentuan pembatasan yang tidak lagi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer baru.
Menurutnya, ketentuan tersebut turut membatasi ruang kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.
“Regulasi tersebut secara otomatis mengunci berbagai kebijakan penganggaran untuk tenaga honorer di tingkat daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Haltim masih menunggu kemungkinan adanya kebijakan afirmatif atau formulasi khusus dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
Ricky berharap terdapat skema tersendiri bagi guru sukarela yang selama ini telah mengabdikan diri di sejumlah sekolah. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kami masih menunggu apakah ada skema tersendiri dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya bagi guru sukarela yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah. Formula itu yang nanti akan kami kaji terlebih dahulu, dan ini menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Timur itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengambil langkah merumahkan tenaga honorer sembari menunggu instruksi dan ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkab Haltim akan terlebih dahulu mengkaji berbagai opsi yang memungkinkan sebelum menentukan kebijakan terkait nasib tenaga honorer di daerah tersebut.
“Prinsipnya, kami akan mengkaji formulanya secara matang terlebih dahulu. Ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, mengingat di tingkat provinsi para honorer sudah mulai dirumahkan,” pungkasnya. (Zhar/Red)




