Ternate Hari ini
Beranda Pelayanan Publik DPRD dan Pemkab Haltim Sahkan KUA-PPAS APBD 2027, DBH dan PAD Jadi Sorotan

DPRD dan Pemkab Haltim Sahkan KUA-PPAS APBD 2027, DBH dan PAD Jadi Sorotan

Ternatehariini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, bersama pemerintah daerah menyepakati dan mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I, Rabu malam, 4 November 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, turut dihadiri Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua II DPRD Haltim, Abdul Latif Mole, menegaskan KUA-PPAS harus menjadi dasar penyusunan APBD yang realistis, terukur, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta penyelesaian DBH menjadi agenda prioritas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan melalui rekonsiliasi data, penyampaian surat resmi, serta konsultasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Selain persoalan DBH, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan PAD secara terukur dan berkelanjutan. Efisiensi belanja daerah serta pengawasan terhadap target kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027 turut menjadi perhatian.

“APBD harus disusun dengan memperhatikan hasil pembahasan, catatan, dan rekomendasi DPRD, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Abdul Latif.

Sementara itu, Bupati Haltim, Ubaid Yakub, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kemitraan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan daerah lebih terarah.

Ubaid juga mengingatkan seluruh tahapan penyusunan APBD agar tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,dengan disahkannya KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melanjutkan pembahasan bersama komisi-komisi DPRD sesuai bidang mitra kerja masing-masing. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan