Ternate Hari ini
Beranda Peradilan Rugikan Negara Rp524,5 Juta, Mantan Kapus Perawatan Buli Ditahan Jaksa

Rugikan Negara Rp524,5 Juta, Mantan Kapus Perawatan Buli Ditahan Jaksa

Tenratehariini – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur resmi menahan N.A.K., mantan Kepala Puskesmas Perawatan Buli, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022. Perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp524.562.000.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Halmahera Timur melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis 12 November 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Timur, Aji Ibnu Rusyd, S.H., melalui keterangan tertulis Humas Kejari, menjelaskan bahwa N.A.K. ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.

Saat menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Buli pada 2022, N.A.K. juga bertindak sebagai pengelola anggaran BOK yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.

Dari total pagu anggaran Rp1,66 miliar, realisasi mencapai Rp1,42 miliar. Namun, berdasarkan hasil perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Nomor 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tertanggal 1 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp524.562.000.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan empat dugaan modus penyimpangan, yakni membuat kegiatan fiktif, melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, memalsukan dokumen termasuk tanda tangan dan stempel, serta menggunakan nama pihak lain sebagai pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Atas perbuatannya, N.A.K. disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sebagai dakwaan subsider, tersangka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Aji mengatakan, penahanan dilakukan karena JPU menilai terdapat kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghambat proses hukum, maupun mengulangi tindak pidana. Selain itu, ancaman pidana dalam perkara tersebut telah memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

N.A.K. selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate selama 20 hari, terhitung sejak 12 November hingga 1 Desember 2026.

Kejari Halmahera Timur menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak tersangka.

Kejaksaan juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan