SPSI Desak Pemkab Halmahera Timur Segera Bentuk Dewan Pengupahan
Tetnatehariini – Lambannya pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) di Halmahera Timur menjadi perhatian serius, terutama dalam upaya memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta buruh di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Halmahera Timur, Bunghaey Kiye, kepada wartawan, Kamis 12 November 2026.
Menurut Bunghaey, di tengah pesatnya aktivitas investasi dan industri pertambangan di Halmahera Timur, keberadaan Depekab menjadi kebutuhan mendesak.
“Lembaga ini berperan vital dalam memastikan kebijakan pengupahan berjalan secara transparan dan adil, serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak para pekerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara kelembagaan, Dewan Pengupahan merupakan forum strategis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, hingga pakar.
Forum tripartit tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala daerah dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan pengupahan.
Bunghaey menilai, belum terbentuknya Depekab Halmahera Timur berdampak pada kebijakan pengupahan pekerja dan buruh di daerah tersebut yang hingga kini masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara.
“Padahal, dinamika biaya hidup dan kondisi perekonomian di Halmahera Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Maluku Utara,” pungkasnya. (Zhar/Red)




