Diduga Kebal Hukum, KATAM Desak Polda Malut Usut Tuntas Aktivitas Tambang PT Position di Haltim
Ternatehariini– Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap Polda Maluku Utara yang dinilai melakukan pembiaran atas indikasi kejahatan pertambangan oleh PT Position di Kabupaten Halmahera Timur,” Rabu 18 November 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, secara terbuka mempertanyakan keberanian pimpinan tertinggi Polda Maluku Utara tersebut untuk mengusut tuntas persoalan ini.”Apakah Kapolda yang baru ini takut menindak PT Position?” tegas Muhlis.
Keraguan tersebut bukan tanpa alasan,melainkan berkaca pada peristiwa tahun 2025 lalu, ketika seorang pejabat Polda dimutasi dan beberapa personelnya dijatuhi sanksi usai memasang garis polisi (police line) di lokasi aktivitas penambangan PT Position yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral (WKM).
Insiden tersebut bermula pada 12 Februari 2025, saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut menyegel galian seluas 8 hektare dengan panjang 1,3 kilometer di dalam area IUP PT WKM yang diduga digarap PT Position. Namun, hanya berselang beberapa hari, garis polisi itu kembali dibuka dan justru sejumlah karyawan PT WKM yang ditetapkan sebagai tersangka.
Atas rentetan kejanggalan tersebut, KATAM menegaskan tidak akan berhenti mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa PT Position karena melihat adanya indikasi pelanggaran berat secara berlapis.
Pertama, perusahaan tersebut diduga kuat melakukan aktivitas penambangan di luar wilayah IUP miliknya hingga menyerobot konsesi PT WKM.Kedua, mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kehutanan RI tertanggal 28 April 2025 yang menyatakan PT Position membuka lahan dan mengeruk nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Meski pelanggaran ini dinilai sangat fatal, hingga kini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum menjatuhkan sanksi apa pun, sangat kontras dengan perusahaan lain yang dikenakan denda hingga triliunan rupiah.
Selain persoalan perizinan dan kawasan hutan, KATAM juga menyoroti indikasi ketiga berupa dugaan manipulasi data produksi pada operasi PT Position di Maba Sangaji, Halmahera Timur.(*)




