Ruang Direncanakan, Kehidupan Malah Diabaikan
Oleh: Darwan Humah (Peneliti Determinan Foundation)
Kali ini sedikit berbeda, bukan tentang akurasi citra satelit, koordinat maupun poligon, melainkan tentang “kehidupan yang diabaikan”. Sebuah kehidupan yang seharusnya memperoleh tempat penting di dalam analisis perencanaan wilayah karena ia dapat memastikan suatu masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kehidupan layak. Seperti di hari sebelumnya, Konsultasi Publik (PK 1) yang digelar pada hari ke 2 ini memang membuahkan hasil, yakni penandatanganan berita acara FGD 1 RDTR dan KLHS Moti.
Tanda tangan diperlukan bukan hanya sebagai syarat administratif bahwa Konsultasi Publik 1 telah digelar, tetapi karena ia punya kekuatan legitimasi bagi kepentingan pembangunan. Tentu saja yang terpenting dalam kegiatan FGD itu bukanlah tanda tangan, melainkan konsultasi publik terhadap perencanaan.
Metode, peta dan data telah dijelaskan, isu prioritas sudah dibicarakan, sanggahan pun diberikan. Meskipun perdebatan cukup alot, tampaknya hanya berkutat pada soal “ruang yang direncanakan”. Ada pengabaian terhadap salah satu aspek penting yang punya hubungan langsung dengan dimensi “kehidupan” manusia, yakni pendidikan. Saya percaya bahwa pendidikan dalam RDTR bukan semata-mata akibat keterbatasan teknis penyusunan dokumen.
Persoalan tersebut berkaitan dengan paradigma pembangunan yang cenderung memisahkan ruang dari kehidupan sosial, pendidikan dari perubahan ekologis, dan pertumbuhan ekonomi dari kapasitas masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri. Pasalnya, pendidikan sering ditempatkan hanya sebagai fasilitas yang mengikuti perkembangan wilayah. Padahal, pendidikan harus diposisikan sebagai dimensi yang turut menentukan arah perkembangan suatu wilayah.
Kalau kita tarik sampai pada ide utama FGD itu, tampak bahwa perencanaan tata ruang lebih dipahami sebagai proses teknis untuk mengatur distribusi fungsi wilayah berdasarkan pertimbangan geografis, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Melaluinya suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan, perkebunan/pertanian, kawasan hutan lindung, pusat pelayanan, dan lain sebagainya. Pengaturan semacam ini bertujuan untuk memastikan kalau pembangunan mesti berlangsung secara terarah, efisien, dan sesuai daya dukung lingkungan.

Kita tahu bahwa dalam kerangka pembangunan modern, perencanaan tata ruang memiliki kedudukan strategis karena menentukan bagaimana tanah, sumber daya alam, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi ditempatkan dalam suatu wilayah. Keputusan mengenai tata ruang juga tidak hanya menentukan lokasi kegiatan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi distribusi kesempatan hidup masyarakat.
Semuanya tampak gamblang dan masuk akal, tetapi ada satu persoalan mendasar dalam cara perencanaan tata ruang dipahami. Ketika wilayah diperlukan terutama sebagai objek pengaturan fisik, kehidupan sosial yang berlangsung didalamnya berpotensi direduksi menjadi variabel administratif. Dalam konteks semacam inilah ruang seolah hanya dapat dipahami secara memadai melalui peta, garis batas, koordinat, klasifikasi penggunaan lahan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Perangkat seperti peta, garis batas dan koordinat memang diperlukan untuk memastikan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Muncul masalah ketika aspek pendidikan ditempatkan sebagai urusan sektoral yang berada di bawah kewenangan pemerintah bidang pendidikan, sementara tata ruang dipahami sebagai urusan teknis yang berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan lahan.
Pemisahan tersebut menghasilkan suatu paradoks. Di satu sisi, pembangunan wilayah membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Di sisi lain, proses perencanaan yang menentukan masa depan wilayah justeru tidak selalu menjadikan pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam analisis perencanaan wilayah.

Paradoks ini menjadi semakin nyata ketika suatu wilayah mengalami transformasi ekonomi yang cepat. Misalnya, ketika kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan cengkeh, atau wilayah perdesaan mengalami ekspansi permukiman dan perdagangan. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah penggunaan lahan, tetapi juga mengubah struktur pekerjaan, pola pendapatan keluarga, akses terhadap sumber daya, hubungan sosial, serta kebutuhan pengetahuan masyarakat.

Ketika hutan berubah menjadi perkebunan, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap tanah dan pendapatan. Mereka juga membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan lahan, konservasi tanah, perubahan ekologi, keberlanjutan produksi, dan hak-hak atas ruang hidup. Begitu pula sebaliknya, ketika kawasan perdesaan mengalami industrialisasi masyarakat tidak cukup hanya dipersiapkan menjadi tenaga kerja. Mereka perlu memiliki kemampuan memahami perubahan struktur ekonomi, mengembangkan keterampilan baru, serta menilai konsekuensi sosial dan ekologis pembangunan.
Olehnya itu persoalan pendidikan dalam RDTR tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan mengenai berapa jumlah sekolah yang dibutuhkan atau di mana lokasi fasilitas pendidikan harus ditempatkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa perencanaan yang menentukan masa depan ruang hidup masyarakat sering kali tidak menempatkan pendidikan sebagai salah satu kapasitas utama yang menentukan keberhasilan pembangunan wilayah?
Benar bahwa Rencana Detail Tata Ruang merupakan instrumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terperinci, dilengkapi peraturan zonasi yang menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta bertujuan untuk menentukan struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi (Baca: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 junto Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021). Secara normatif, penataan ruang bukan hanya persoalan ekonomi. Penataan ruang juga memiliki mandat untuk mengintegrasikan kepentingan sosial, lingkungan, dan pembangunan.
Namun, hal yang perlu dikritisi adalah bagaimana mandat tersebut diterjemahkan ke dalam praktik penyusunan dokumen. RDTR dapat memuat berbagai kepentingan sosial, tetapi kepentingan tersebut belum tentu memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan keputusan spasial.
Sebagai permisalan, suatu kawasan perkebunan, perdagangan, dan permukiman dapat memiliki batas yang jelas, luas yang terukur, serta ketentuan pemanfaatan ruang yang spesifik. Akan tetapi kebutuhan pendidikan, penguatan kapasitas masyarakat, dan keberlanjutan pengetahuan lokal seringkali lebih sulit diterjemahkan menjadi keputusan spasial yang mengikat. Yang terjadi kemudian adalah kepentingan yang mudah dihitung dan dipetakan cenderung lebih dominan dibandingkan kepentingan yang bersifat sosial dan kualitatif.
Paradigma teknokratis berangkat dari anggapan bahwa persoalan pembangunan dapat diselesaikan melalui pengumpulan data, analisis teknis, klasifikasi, pengukuran, dan penerapan instrumen kebijakan. Perangkat tersebut memang penting. Tetapi persoalannya bukan terletak pada penggunaan data teknis, melainkan pada kecenderungan menjadikan data teknis sebagai representasi utama realitas wilayah.
Ketika suatu wilayah dipetakan sebagai kawasan perkebunan, peta tersebut dapat menjelaskan fungsi lahan yang direncanakan. Namun, peta tersebut belum tentu menjelaskan bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap tanah, bagaimana sejarah penguasaan lahan berlangsung, atau bagaimana perubahan penggunaan lahan mempengaruhi pendidikan anak-anak. Peta dapat menunjukkan lokasi sekolah, tetapi tidak selalu menjelaskan pengalaman masyarakat dalam mengakses sekolah tersebut. Peta dapat menunjukkan jaringan jalan, tetapi tidak dapat menjelaskan apakah jalan tersebut aman dilalui anak-anak.
Peta juga dapat menunjukkan kawasan hutan, tetapi tidak selalu dapat menjelaskan hubungan sosial, pengetahuan ekologis, dan praktik pengelolaan lingkungan yang telah berlangsung di dalamnya. Di sinilah keterbatasan paradigma teknokratis muncul. Ketika realitas wilayah hanya dipahami melalui indikator yang mudah diukur, kehidupan sosial berpotensi kehilangan kedudukannya sebagai sumber pengetahuan dalam perencanaan. Perencanaan yang demikian tidak sepenuhnya salah secara teknis. Namun, ia dapat menjadi tidak memadai secara sosial.
Setiap keputusan tata ruang pada dasarnya memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, bukankah penetapan kawasan industri dapat mengubah pola pekerjaan dan mobilitas penduduk? Bukankah penetapan kawasan perkebunan dapat mengubah hubungan masyarakat dengan hutan? Bukankah penetapan kawasan permukiman dapat memengaruhi distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan? Kalau begitu, maka RDTR tidak hanya mengatur ruang, tetapi juga secara tidak langsung mengatur kondisi yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung. Tetapi, kalau pendidikan tidak ditempatkan sebagai faktor penting, maka perencanaan berisiko hanya mengatur lokasi kegiatan manusia tanpa mempertimbangkan bagaimana manusia memperoleh kemampuan untuk menjalankan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, pertanyaan yang mesti dijawab bukan sekadar apakah suatu kawasan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga apakah masyarakat yang hidup di kawasan tersebut memiliki kapasitas sosial dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi perubahan? Apakah pendidikan ditempatkan dalam perencanaan wilayah sebagai fasilitas fisik ataukah sebagai kapasitas sosial? Pertanyaan ini penting karena pembangunan wilayah yang tidak memperhatikan pendidikan dapat menghasilkan ruang yang produktif secara ekonomi, tetapi rapuh secara sosial.
Kalau kita baca secara seksama terhadap dokumen perencanaan tersebut (PK 1 dan FGD 1 RDTR dan KLHS Moti), pendidikan direpresentasikan melalui keberadaan fasilitas sekolah. Pendidikan diukur berdasarkan jumlah sekolah. Bahkan pada dokumen perencanaan lainnya tidak jarang sering ditemukan bahwa pendidikan sering dihubungkan dengan banyaknya ruang kelas, jumlah tenaga pendidik, jumlah peserta didik, dan kebutuhan lahan. Indikator tersebut memang diperlukan untuk menentukan ketersediaan pelayanan pendidikan.
Namun, pendidikan tidak dapat direduksi menjadi keberadaan bangunan sekolah. Sekolah adalah institusi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan, tetapi pendidikan sebagai proses sosial memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena ia berkait kelindan dengan pembentukan pengetahuan, kemampuan berpikir, kesadaran sosial, keterampilan, dan kapasitas masyarakat untuk memahami realitas. Ketika pendidikan hanya direpresentasikan sebagai fasilitas fisik, perencanaan berpotensi mengabaikan hubungan antara pendidikan dan perubahan struktur ruang.
Sebagai permisalan, suatu wilayah dapat memiliki jumlah sekolah yang cukup. Tetapi, bila masyarakatnya menghadapi keterbatasan transportasi, ketimpangan pendapatan, atau perubahan pekerjaan, maka faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan anak-anak harus membantu kegiatan ekonomi keluarga, yang pada gilirannya akses terhadap pendidikan belum tentu menjadi lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan fasilitas pendidikan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya hak pendidikan.
Pendidikan seharusnya dipahami sebagai kapasitas yang memungkinkan masyarakat memahami dan menghadapi perubahan. Dalam konteks perencanaan wilayah, kapasitas tersebut mencakup kemampuan untuk memahami perubahan penggunaan lahan, menilai konsekuensi pembangunan terhadap lingkungan, mengidentifikasi kepentingan ekonomi dan sosial yang bekerja dalam suatu wilayah, mengakses informasi perencanaan, bahkan berpartisipasi dalam konsultasi publik untuk memahami hak-hak masyarakat atas ruang.
Dengan begitu masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan alternatif pengelolaan sumber daya. Pendidikan dalam pengertian ini bukan sekadar persoalan sekolah formal. Pendidikan juga mencakup pendidikan lingkungan, pendidikan masyarakat, pendidikan kewargaan, pendidikan agraria, dan pengembangan pengetahuan lokal.
Ketika masyarakat menghadapi perubahan tata ruang, kemampuan memahami perubahan tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berlangsung secara sepihak. Dalam konteks semacam inilah pendidikan memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki kemampuan untuk menilai, mengkritik, dan memengaruhi arah pembangunan.
Sejalan dengan itu, pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan reproduksi kehidupan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses tersebut mencakup pembentukan pengetahuan, keterampilan, nilai, hubungan sosial, dan kemampuan ekonomi. Dalam konteks wilayah perdesaan, reproduksi sosial berkaitan dengan bagaimana pengetahuan mengenai pertanian, perkebunan, hutan, laut, dan lingkungan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ketika suatu wilayah mengalami perubahan fungsi ruang, proses reproduksi sosial tersebut juga mengalami perubahan. Kalau wilayah hutan dikonversi menjadi perkebunan cengkeh, pengetahuan masyarakat mengenai hutan dapat mengalami transformasi menjadi pengetahuan mengenai produksi komoditas.
Jika wilayah pesisir dikembangkan menjadi kawasan industri, pengetahuan masyarakat mengenai laut dapat mengalami tekanan akibat perubahan akses terhadap ruang pesisir. Perubahan tersebut tidak selalu bersifat negatif. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Namun, perubahan tersebut perlu direncanakan secara sadar agar tidak menghasilkan kehilangan pengetahuan lokal, ketimpangan pendidikan, atau keterbatasan kesempatan bagi generasi berikutnya.
Dokumen RDTR merupakan salah satu bentuk representasi ruang yang mengklasifikasikan wilayah berdasarkan fungsi tertentu. Namun, kehidupan masyarakat tidak selalu sesuai dengan klasifikasi tersebut. Sebuah kawasan yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan perkebunan dapat memiliki sejarah sebagai ruang penghidupan, ruang kebudayaan, ruang pendidikan ekologis, dan ruang interaksi sosial masyarakat. Ketika perencanaan hanya mengutamakan representasi ruang yang dibuat oleh institusi, pengalaman masyarakat berpotensi tidak memperoleh kedudukan yang setara.
Perencanaan tata ruang seringkali menghasilkan gambaran mengenai ruang yang seharusnya. Sementara itu, masyarakat hidup dalam ruang yang nyata, dengan sejarah, kebutuhan, dan pengalaman yang tidak selalu dapat direpresentasikan melalui peta. Ketegangan tersebut dapat terlihat ketika kawasan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat ditetapkan sebagai kawasan tertentu tanpa mempertimbangkan sejarah penggunaan lahan dan pengetahuan lokal.
Dalam situasi tersebut, masyarakat dapat mengalami perubahan ruang sebagai kehilangan akses, perubahan penghidupan, atau keterbatasan kesempatan. Disinilah pendidikan memiliki peran penting dalam menjembatani ketegangan tersebut.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan memahami bahasa teknis perencanaan, membaca dokumen RDTR, dan mengidentifikasi konsekuensi kebijakan. Sebaliknya, perencana juga membutuhkan pengetahuan masyarakat untuk memahami bagaimana ruang benar-benar digunakan dan dialami. Itu artinya, pendidikan bukan hanya kebutuhan masyarakat yang direncanakan, tetapi juga kebutuhan institusi perencanaan untuk memahami realitas wilayah secara lebih utuh.
Dalam konteks RDTR, ada kecenderungan untuk mengabstrakkan ruang melalui logika homogenisasi, pengukuran, pertukaran, dan pengendalian. Akibatnya, perbedaan sosial dan pengalaman lokal sering direduksi menjadi kategori yang dapat dihitung. Kita bisa lihat bagaimana tanah dipahami sebagai aset, hutan diterjemahkan sebagai kawasan, wilayah diartikan sebagai lokasi investasi, serta masyarakat dipahami sebagai penduduk bahkan sebagai tenaga kerja. Dalam cara pandang semacam itu, tidak heran bila suatu wilayah lebih mudah dipahami melalui potensi ekonominya dibandingkan sejarah sosial dan ekologisnya.
Lalu, apa hubungan cara pandang tersebut dengan pendidikan? Jawabannya adalah pendidikan menjadi terpinggirkan karena tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam logika nilai tukar.
Sebagai penutup tulisan ini, satu hal penting yang harus kita catat bahwa pendidikan memungkinkan masyarakat memahami bahwa perubahan ruang bukanlah proses yang sepenuhnya alamiah, tetapi selalu berlangsung lewat keputusan politik, hubungan kekuasaan, dan kepentingan sosial tertentu. Melalui kesadaran kritis masyarakat dapat memahami hubungan tersebut. Sekian.




