Ternate Hari ini
Beranda Parlementaria Dua Jembatan di Haltim Terancam Molor, Jadi Beban APBD 2027

Dua Jembatan di Haltim Terancam Molor, Jadi Beban APBD 2027

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajudin

Ternatehariini – Dua proyek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dipastikan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2026. Kedua proyek tersebut berpotensi menjadi pekerjaan luncuran pada tahun anggaran 2027.

Dua proyek dimaksud yakni pembangunan Jembatan Desa Dodaga dan Jembatan Tatam. Keduanya menggunakan konstruksi baja, namun hingga kini masih terkendala tahapan uji fabrikasi yang menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selain kendala teknis tersebut, kontraktor pelaksana juga dinilai menghadapi keterbatasan modal, sehingga kesulitan mempercepat progres pekerjaan secara mandiri.

“Kami menilai pihak kontraktor tidak memiliki modal yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri guna mengejar progres pembangunan. Harapan kontraktor saat ini hanya bergantung pada pencairan progres yang ada di dinas,” jelas, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajudin, begitu diwawancarai usai rapat evaluasi realisasi penyerapan Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Gedung DPRD Haltim, Selasa 10 November 2026.

Sementara itu, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pekerjaan reguler diperkirakan baru dapat diselesaikan pada Desember 2026. Adapun paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Perubahan belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena hingga kini belum ditayangkan maupun dilelang

“Jadi, dua dinas ini (PUPR dan Perkim) dipastikan akan memiliki paket luncuran di tahun 2027. Sedangkan untuk BP4D, kendalanya hanya pada penjadwalan saja karena sifat pekerjaannya bukan proyek fisik,” terang Ashadi.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Halmahera Timur memberikan penekanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, agar mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026.

Perhatian khusus diberikan kepada OPD yang tidak menangani pekerjaan fisik agar dapat mempercepat realisasi kegiatan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan maupun beban anggaran pada tahun berikutnya.

“Penekanan kami di Komisi III adalah meminta dinas-dinas mengaktifkan dan memaksimalkan kembali kegiatan mereka supaya tidak terjadi penumpukan luncuran di 2027. Terutama bagi dinas-dinas yang tidak mengelola kegiatan fisik, itu yang menjadi perhatian utama kami,” pungkasnya. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan