DBH Malut Mandek, Piutang Pemkab Haltim Tembus Rp47 Miliar
Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) belum menerima realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2026. Sementara itu, tunggakan DBH tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp47 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, H. Joko Loleno Ridwan, mengatakan dana sebesar Rp946 juta lebih yang masuk ke kas daerah pada 2026 merupakan pembayaran cicilan utang DBH tahun sebelumnya, bukan realisasi DBH tahun berjalan.
“Untuk DBH Provinsi di tahun 2026 tidak ada realisasi sama sekali. Dana yang masuk sebesar Rp946 juta lebih merupakan pembayaran atas utang tahun-tahun lalu,” jelas Joko saat ditemui di Gedung DPRD Haltim, Selasa 10 November 2026.
Ia menyebutkan, berdasarkan laporan keuangan daerah, total piutang DBH Provinsi Maluku Utara kepada Pemkab Haltim masih lebih dari Rp47 miliar.
Selain tunggakan tersebut, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan besaran DBH tahun anggaran 2026 untuk Halmahera Timur juga belum diterbitkan.
Joko menegaskan, kewenangan penyaluran DBH berada di tangan pemerintah provinsi. Namun, ia meminta agar kewajiban pembayaran tunggakan segera dipenuhi.
“Namanya hutang wajib dibayar. Karena ini merupakan piutang daerah, maka wajib untuk terus kita tagih,” tegasnya.
Sementara itu, penyaluran DBH Mineral dan Batubara (Minerba) dari pemerintah pusat juga belum memiliki kepastian jadwal. Menurut Joko, perubahan sistem dan kebijakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum jelasnya waktu penyaluran dana tersebut.
“Untuk DBH Minerba, kita belum bisa memastikan penyalurannya karena sistem dan kebijakannya berubah. Jadi, kapan direalisasikan belum kita ketahui,” pungkasnya. (Zhar/Red)




