Dikbud Haltim Targetkan Proyek Fisik Rampung November
Ternatehariini – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Djamal Esa, optimistis seluruh pekerjaan fisik yang bersumber dari belanja modal Tahun Anggaran 2026 rampung 100 persen pada minggu ketiga atau keempat November.
Hal itu disampaikan Djamal menanggapi catatan kritis Komisi I DPRD Halmahera Timur dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran 2026 di gedung DPRD Haltim, Selasa 10 November 2023.
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu.
“Menanggapi evaluasi Komisi I terkait belanja modal di Dinas Pendidikan, insyaallah pada minggu ketiga atau keempat bulan ini progres fisik sudah mencapai 100 persen. Kami terus melakukan monitoring untuk mengawal penyelesaian pekerjaan,” ujar Djamal.
Selain progres pekerjaan fisik, Djamal juga menjelaskan perkembangan penyaluran dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Untuk Bosda, penyaluran tahap pertama telah terealisasi. Saat ini, tim verifikator tengah memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sekolah sebagai persyaratan pencairan tahap kedua.
“Untuk Bosda, tahap pertama alhamdulillah sudah terealisasi. Saat ini tim verifikator meminta LPJ sekolah untuk memproses pencairan tahap kedua,” jelasnya.
Sementara itu, pelaporan dana BOSP reguler untuk triwulan pertama dan kedua telah diselesaikan seluruh satuan pendidikan. Adapun laporan triwulan ketiga masih dalam proses verifikasi karena tim masih menunggu kelengkapan dokumen dari sejumlah sekolah.
Djamal mengakui, kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi menuju sekolah-sekolah yang tersebar di wilayah Haltim menjadi salah satu kendala dalam percepatan pelaporan.
Meski demikian, penggunaan aplikasi digital seperti MARKAS dan ARKAS dinilai sangat membantu proses administrasi.
“Memang ada pertanyaan mengapa hingga November pelaporan belum seluruhnya selesai. Sebaran sekolah dan kendala akses wilayah menjadi tantangan tersendiri di Haltim. Namun, pemanfaatan aplikasi seperti MARKAS dan ARKAS sangat membantu mempercepat proses pelaporan,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh LPJ dana BOSP tuntas 100 persen paling lambat 31 Desember 2026. Menurutnya, penyelesaian laporan tepat waktu penting untuk menghindari risiko sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
“Pada 31 Desember 2026, LPJ BOSP dipastikan sudah selesai 100 persen. Jika tidak tuntas, ada risiko sanksi sesuai juknis. Selama saya memimpin, alhamdulillah pelaporan setiap tahun anggaran selalu diselesaikan 100 persen,” tegasnya.
Djamal menambahkan, pihaknya menerima seluruh masukan Komisi I DPRD Haltim sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam hal ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
“Catatan Komisi I terkait ketepatan waktu penyampaian laporan tentu menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (Zhar/Red)




