Ternate Hari ini
Beranda Parlementaria Pemkab Haltim Jelaskan Alasan Penyertaan Modal Bank Maluku Malut

Pemkab Haltim Jelaskan Alasan Penyertaan Modal Bank Maluku Malut

Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur membeberkan tiga alasan rencana penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027, Senin malam 16 November 2026.

Jawaban itu sekaligus merespons sorotan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) yang mempertanyakan urgensi penyertaan modal tersebut.

Anjas menjelaskan, terdapat tiga pertimbangan utama pemerintah daerah. Pertama, penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kepemilikan saham daerah sekaligus memperoleh dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, penyertaan modal diharapkan memperkuat kapasitas Bank Maluku Malut dalam memperluas layanan perbankan dan mendukung pembiayaan sektor ekonomi produktif, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur.

Ketiga, investasi tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah, tidak sebatas kepemilikan saham.

Anjas menyebutkan, penyertaan modal Pemkab Halmahera Timur kepada Bank Maluku Malut selama periode 2013–2015 tercatat sebesar Rp6 miliar. Dari investasi tersebut, daerah telah menerima dividen sebesar Rp1,8 miliar.

Meski demikian, ia mengakui penyertaan modal belum memberikan keuntungan signifikan dalam jangka pendek karena kebijakan tersebut berorientasi pada investasi jangka panjang.

“Dalam hitungan jangka pendek, penyertaan modal memang belum memberikan lonjakan keuntungan yang signifikan, mengingat sasaran utamanya adalah investasi jangka panjang,” jelasnya.

Selain menjawab sorotan Fraksi DARI, Pemkab Haltim menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kapasitas fiskal, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.

Anjas mengatakan, kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Setiap program harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan, indikator kinerja, output, dan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi berbagai masukan dan catatan kritis fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan dan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

Pemkab berharap pembahasan lanjutan RAPBD bersama komisi-komisi DPRD dapat mengkaji secara mendalam sasaran, keluaran, dan hasil setiap program organisasi perangkat daerah (OPD), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan