DPRD Haltim Desak Pemprov Cairkan Piutang DBH Rp47 Miliar
Ternatehaiini – Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, memastikan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp47 miliar telah tercatat sebagai kewajiban dalam dokumen APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Timur berkonsultasi dengan Ketua DPRD Maluku Utara sekaligus Ketua Banggar, Iqbal Ruray.
Idrus mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan status kurang bayar DBH agar tercatat secara resmi dalam dokumen anggaran provinsi.
“Ketua Banggar memastikan nilai Rp47 miliar tersebut sudah tercatat sebagai kewajiban pemerintah provinsi. Artinya, ada dasar bagi pemerintah daerah untuk menagih pembayaran,” ujar Idrus kepada wartawan Ternatehariini.com, Selasa 17 November 2026.
Menurut politisi Partai Golkar itu, tunggakan DBH Halmahera Timur telah diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 dan kembali dimasukkan dalam rancangan APBD 2027. Selain kewajiban DBH kepada kabupaten/kota, utang pemerintah provinsi kepada pihak ketiga juga tercatat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan.
Dengan adanya kepastian tersebut, Idrus mendorong Pemkab Halmahera Timur segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara atau Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengajukan permohonan pencairan piutang DBH.
Ia menilai, pencatatan dalam APBD menjadi landasan penting bagi Pemkab Haltim untuk memperjuangkan hak daerah atas dana tersebut.
Idrus juga mengungkapkan, dalam konsultasi itu pihaknya mendapat informasi bahwa Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat telah menerima penyaluran DBH dari Pemprov Maluku Utara pada 2026.
“Karena itu, kami meminta pemerintah daerah segera membangun komunikasi intensif dengan gubernur agar hak DBH Halmahera Timur juga segera direalisasikan,” pungkasnya. (Zhar/Red)




