Pemprov Malut Matangkan Perencanaan Pengadaan 2027, Bidik RUP Tayang 100 Persen di Maret
Ternatehariini– Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengakselerasi persiapan pengadaan barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun perencanaan lebih awal agar realisasi anggaran ke depan tidak sekadar mengejar serapan, melainkan juga memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran.
Upaya awal tersebut digerakkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara.BPBJ menggelar forum penguatan perencanaan pengadaan guna menyatukan kesiapan antar-OPD menjelang tahun anggaran berikutnya.
Target yang dicanangkan terbilang ambisius. Pemprov Malut bertekad menjaga rekor 100 persen penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP), capaian yang sebelumnya sukses dituntaskan per 31 Maret 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut, Krisnawanto, menegaskan bahwa keberhasilan tahun ini harus dijadikan titik tolak untuk menaikkan standar kualitas perencanaan pada 2027.
Ia menilai, penayangan RUP secara menyeluruh tidak boleh berhenti sekadar pemenuhan administrasi. Kualitas penyusunan tiap paket harus terus diasah agar selaras dengan kebutuhan riil serta prioritas pembangunan daerah.
“Di tahun depan, perencanaan yang saat ini sudah dilaksanakan harus menjadi lebih baik lagi. Tahun 2026 sudah cukup bagus, dengan hasil per 31 Maret kemarin RUP kami tayang 100 persen,” kata Krisnawanto.
Sebagai langkah antisipasi, BPBJ lebih dulu membekali seluruh OPD dengan informasi teknis pengadaan. Harapannya,begitu APBD induk 2027 resmi disahkan, admin RUP di tiap perangkat daerah bisa langsung menginput paket pekerjaan tanpa menunda waktu.
Skema ini dirancang untuk mencegah terjadinya hambatan jadwal sekaligus menjaga agar seluruh RUP 2027 kembali terpublikasi paling lambat pada Maret mendatang.
“Setelah adanya APBD induk 2027, para admin grup bisa segera melakukan penginputan supaya rencana pengadaan juga dapat diselesaikan pada bulan Maret. Dengan begitu, posisi 100 persen RUP tayang bisa tetap dipertahankan,” ujarnya.
Di sisi lain, BPBJ menekankan bahwa target persentase penayangan bukan satu-satunya tolok ukur. Akurasi data dan ketepatan detail paket juga menjadi sorotan utama.
Menurut Krisnawanto, dinamika di lapangan sering kali membuat paket yang sudah tayang memerlukan penyesuaian lanjutan. Oleh karena itu, peserta kegiatan juga dibekali pemahaman teknis mengenai alur koreksi maupun revisi paket di dalam sistem RUP.
“Kegiatan ini murni dari Biro Pengadaan yang sangat concern terhadap hal-hal yang perlu kita koreksi. Misalnya, ada data rencana pengadaan yang sudah ditayangkan tetapi masih membutuhkan perbaikan atau revisi.
Pertemuan ini diikuti mayoritas OPD di lingkungan Pemprov Malut dengan menghadirkan tim perencana, admin grup,dan tenaga teknis. Keterlibatan berbagai peran tersebut dianggap krusial agar proses perencanaan berjalan kolaboratif,bukan hanya bertumpu pada satu pihak ,Kamis 19 November 2026.
Krisnawanto turut mengimbau para perencana di masing-masing OPD untuk mulai memetakan kebutuhan pengadaan 2027 sejak sekarang tanpa menunggu pengesahan anggaran.
Ia menekankan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci penentu keberhasilan pengadaan pemerintah. Tiap paket wajib dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang jelas dengan memperhitungkan mutu, waktu pengerjaan, efisiensi biaya, serta dampak manfaatnya.
“Kami mengingatkan setiap perencana di OPD untuk melakukan identifikasi kebutuhan sejak awal untuk tahun 2027, agar perencanaannya tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lewat langkah proaktif ini, BPBJ Malut berharap agenda pengadaan 2027 tidak hanya unggul dari sisi ketepatan waktu tayang RUP, tetapi juga melahirkan tata kelola belanja daerah yang lebih tertib, efisien, dan memberi manfaat nyata. (Ay)




