Komisi I DPRD Halmahera Timur Bakal Rekomendasikan Hasil Inspeksi RSUD Maba
Ternatehariini – Komisi I DPRD Halmahera Timur akan merekomendasikan hasil inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Inspeksi tersebut dilakukan di RSUD Maba, Kota Maba, pada Kamis 9 Juli 2026, menyusul adanya informasi terkait pelayanan rumah sakit yang memberlakukan sistem copy resep. Kebijakan itu mengharuskan pasien membeli obat di apotek karena persediaan obat di rumah sakit tidak mencukupi.
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Timur, Dirwan Din, mengatakan informasi tersebut terbukti benar setelah pihaknya melakukan inspeksi langsung.
“Kami menerima informasi bahwa RSUD Maba memberlakukan copy resep karena stok obat tidak tersedia. Setelah kami turun ke lapangan, ternyata memang ketersediaan obat di RSUD Maba belum mencukupi,” kata Dirwan.
Baca Juga:
Menurut dia, keterbatasan stok obat dipengaruhi realisasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang tidak sepenuhnya mengakomodasi usulan kebutuhan dari pihak rumah sakit. Berdasarkan hasil inspeksi, daftar kebutuhan obat yang diajukan RSUD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah disusun sesuai kebutuhan.
“Permasalahan terjadi pada tahap realisasi anggaran. Misalnya, untuk Perbekalan Medis Habis Pakai (PMHP), pihak rumah sakit mengusulkan anggaran sekitar Rp1 miliar, tetapi yang direalisasikan hanya sekitar Rp500 juta hingga Rp600 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran yang direalisasikan tersebut juga harus digunakan untuk kebutuhan cadangan obat. Kondisi itu menyebabkan stok obat cepat menipis sehingga rumah sakit terpaksa memberlakukan copy resep.
“Semua yang dirancang oleh pihak rumah sakit, baik kebutuhan obat maupun anggaran operasional, pada dasarnya sudah disusun sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Politikus PAN itu menegaskan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi Komisi I DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Rekomendasi itu diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan maupun APBD tahun berikutnya.
“Soal layanan kesehatan gratis merupakan salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari pelayanan rumah sakit. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, masyarakat tentu akan mempertanyakan komitmen pemerintah karena pelayanan kesehatan memang digratiskan, tetapi dilapangan warga masih harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat,” tutup Dirwan. (Zhar/Red)
Artikel Terkait
