KNPI Halmahera Timur Dukung Protes G-PPKM Terkait Proses AMDAL PT Feni
Ternatehariini – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menyatakan dukungan terhadap aksi masyarakat dan pemuda Buli yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba (G-PPKM) terkait proses pengembangan kawasan industri dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Feni Halmahera Timur.
Ketua KNPI Halmahera Timur, Edi Septianus Rajak, menilai protes yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kekecewaan yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, apabila masyarakat yang berpotensi terdampak langsung oleh investasi merasa tidak dilibatkan secara layak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran investasi, tetapi juga kepercayaan publik.
“Jika benar proses sidang atau konsultasi AMDAL dilakukan di luar wilayah terdampak tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna, maka hal itu harus menjadi perhatian serius. Masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, tetapi memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat,” kata Edi kepada wartawan, Kamis 30 Juli 2026.
Edi menegaskan, investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di kawasan lingkar tambang.
Baca Juga:
Karena itu, KNPI Halmahera Timur mendesak PT Feni Halmahera Timur menghentikan pendekatan yang mengabaikan aspirasi masyarakat dan membuka informasi mengenai proses penyusunan AMDAL serta rencana pengembangan kawasan secara transparan kepada publik.
Selain itu, perusahaan diminta memastikan proses konsultasi publik benar-benar melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak secara langsung serta mengedepankan dialog terbuka dan penyelesaian secara persuasif guna mencegah munculnya konflik sosial.
KNPI Halmahera Timur juga meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta instansi terkait memastikan seluruh tahapan perizinan dan penyusunan AMDAL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam proses konsultasi, tetapi benar-benar diberikan ruang untuk mengetahui, mempertanyakan, memberikan masukan, dan menyampaikan keberatan,” ujarnya.
Meski mendukung investasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, KNPI menegaskan bahwa setiap investasi harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, perlindungan lingkungan, serta pelibatan masyarakat secara bermakna.
“Investasi harus menghadirkan kesejahteraan, bukan ketidakadilan. Pembangunan harus dilakukan bersama rakyat, bukan di atas suara rakyat,” tutup Edi.
Artikel Terkait
