400 Sekolah Berdiri, Siswa di Wilayah Kepulauan Masih Kesulitan Akses Transportasi
Ternatehariini – Upaya pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku Utara terus diakselerasi melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 400 peserta, terdiri dari kepala sekolah, kepala cabang dinas, hingga pengawas sekolah dari seluruh wilayah Maluku Utara, Kamis 24 September 2026.
Abubakar mengatakan, tantangan sektor pendidikan di Maluku Utara saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah, tetapi mulai bergeser pada persoalan aksesibilitas, khususnya transportasi yang digunakan siswa untuk menuju sekolah.
Menurut dia, hasil pemetaan menunjukkan ketersediaan sarana fisik pendidikan di Maluku Utara relatif memadai. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun lebih dari 400 unit sekolah.
Baca Juga:
“Sebagian besar akses jalan darat juga sudah diaspal dengan baik. Namun, tantangan geografis di Maluku Utara membuat sebagian siswa masih kesulitan menjangkau sekolah karena keterbatasan moda transportasi darat maupun laut,” kata Abubakar.
Ia menjelaskan, kondisi geografis kepulauan menyebabkan sejumlah siswa harus menempuh perjalanan panjang dengan kombinasi transportasi darat dan laut. Bahkan, sebagian siswa harus berjalan kaki cukup jauh sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan perahu atau bodi menuju sekolah.
Kondisi tersebut antara lain ditemukan di wilayah Kepulauan Sula, khususnya Falabisahaya. Siswa harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor menuju titik tertentu, kemudian melanjutkan perjalanan laut menggunakan perahu bodi sekitar 15 menit untuk mencapai sekolah, termasuk menuju SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 13.
Persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lainnya. Di lintasan Guraping menuju Tawabi untuk mengakses SMA Negeri 2 Halmahera Selatan, misalnya, jarak tempuh disebut mencapai sekitar 220 kilometer. Siswa di wilayah tersebut masih harus mengandalkan transportasi laut secara mandiri.
Sementara di Halmahera Timur, khususnya wilayah Ekor, pembangunan Jalan Trans-Halmahera terus dilakukan untuk memangkas jarak dan memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Namun, sebaran permukiman yang berjarak sekitar 20 hingga 30 kilometer dari sekolah membuat sebagian siswa masih bergantung pada moda transportasi yang tersedia di wilayah setempat, seperti truk milik warga maupun kendaraan lokal lainnya.
Kondisi aksesibilitas juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, khususnya jalur Desa Saminyamau menuju Posi-Posi Rao. Siswa di wilayah tersebut masih mengandalkan sepeda motor untuk perjalanan darat dan perahu bodi desa untuk melintasi jalur laut.
“Ini menjadi gambaran bahwa persoalan akses pendidikan di Maluku Utara tidak hanya soal membangun sekolah, tetapi juga bagaimana siswa bisa sampai ke sekolah dengan aman dan mudah,” ujar Abubakar.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah bersama Direktur Jenderal dan direktur terkait dari Kementerian Pendidikan turut membahas program nasional pemenuhan akses dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk berbagai tantangan yang ditemukan melalui peninjauan lapangan di sejumlah wilayah Maluku Utara.
Abubakar berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap penyediaan akses transportasi bagi siswa, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Artikel Terkait
