RAPBD-P 2026 Ternate Rp988,83 Miliar
Ternatehariini – Pemerintah Kota Ternate mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 dengan target pendapatan sebesar Rp988,83 miliar.
Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD-P 2026 tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan pertama tahun sidang 2026 di DPRD Kota Ternate, Kamis 24 September 2026.
Target pendapatan itu mengalami kenaikan Rp26,99 miliar atau 2,81 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan.
Meski pendapatan daerah meningkat, struktur penerimaan Kota Ternate masih didominasi pendapatan transfer. Dari total target Rp988,83 miliar, pendapatan transfer mencapai Rp820,70 miliar.
Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp710,13 miliar dan transfer antar daerah Rp110,57 miliar.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp159,69 miliar. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp8,43 miliar.
Komposisi tersebut, pendapatan transfer menyumbang sekitar 83 persen dari total target pendapatan Kota Ternate dalam RAPBD-P 2026. Sedangkan PAD berada di kisaran 16 persen.
Pemerintah Kota Ternate mengakui struktur pendapatan daerah masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pendapatan transfer.
Kondisi tersebut disebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.
Pemkot menyatakan peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran basis data, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi sistem informasi pengelolaan pendapatan.
Penyesuaian target pendapatan dalam RAPBD-P 2026 dilakukan setelah mencermati perkembangan realisasi penerimaan daerah hingga Semester I 2026. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan transfer serta perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal hingga akhir tahun anggaran.
Di sisi belanja, Pemkot Ternate menetapkan anggaran sebesar Rp987,51 miliar dalam RAPBD-P 2026.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp929,25 miliar, belanja modal Rp51,05 miliar, dan belanja tidak terduga Rp7,19 miliar.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp607,72 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp309,57 miliar.
Sementara belanja modal sebesar Rp51,05 miliar diarahkan untuk pembangunan, pengadaan, serta peningkatan aset daerah guna menunjang pelayanan publik dan prioritas pembangunan.
Adapun belanja tidak terduga sebesar Rp7,19 miliar disiapkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Pemkot Ternate menyebut keterbatasan ruang fiskal dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer membuat penetapan prioritas belanja harus dilakukan secara selektif.
Kebijakan belanja diarahkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta target pembangunan dalam RPJMD Kota Ternate 2025–2029.
Pada sisi pembiayaan, RAPBD-P 2026 memperhitungkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit dan laporan keuangan daerah sebesar Rp1,68 miliar sebagai penerimaan pembiayaan.
Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3 miliar, untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada Bank BPRS.
Pemkot menyatakan kebijakan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan struktur APBD sekaligus mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai kemampuan keuangan.
Secara keseluruhan, RAPBD-P 2026 disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan APBD, perubahan kemampuan pendapatan, kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta dinamika pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Ternate menegaskan bahwa, pengelolaan anggaran diarahkan tidak hanya pada penyerapan, tetapi juga pada pencapaian output, outcome, manfaat, dan dampak yang nyata bagi masyarakat




