Lahan Sekolah Diklaim Ahli Waris, Bupati Haltim Turun Tangan Minta Histori Tanah Ditelusuri

Ternatehariini – Sejumlah sekolah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, diperhadapkan dengan persoalan lahan yang diklaim ahli waris, serta permasalahan pembebasan lahan untuk kebutuhan gedung baru sekolah.

Masalah tersebut, terungkap pada saat kegiatan Silaturahmi Bupati Halmahera Timur dengan Kepala Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP di wilayah Wasile baru-baru ini.

Seperti terjadi di SDN Jara-Jara Kecamatan Maba Utara, dimana ahli waris mengklaim lahan sekolah setempat, milik mereka, dan sempat berdampak pada aktivitas proses belajar mengajar. 

Selain itu, permasalahan lainnya adalah pembebasan lahan di SD Negeri Baburino, Kecamatan Maba, sehingga berdampak pada pembangunan gedung baru sekolah. Sementara SMPN 7 Maba terkait Sertifikat tanah yang belum diterbitkan.

Baca Juga:

Sekda Haltim Buka High Level Meeting TPID, Tegaskan Empat Strategi Pengendalian Inflasi

Permasalahan tersebut, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub langsung turun tangan, dan meminta histori tanah ditelusuri oleh kepala sekolah terutama yang di klaim ahli waris.

Menurut Bupati Ubaid, Pemerintah Daerah Halmahera Timur telah mengambil langkah persuasif bersama ahli waris terhadap permasalahan tersebut. Maka ia, telah memerintahkan para kepala sekolah mendapatkan permasalahan yang sama, agar menelusuri jejak historis keberadaan sekolahnya masing-masing.

“Saya sudah perintahkan kepala sekolah menelusuri dulu rekam jejak keberadaan sekolah sejak sekolah itu berdiri. Namun, tidak ada jalan keluar, tidak mungkin kita biarkan sekolah tidak beroperasi,” ujar, Ubaid.

Lebih lanjut, Ubaid mengatakan, ini adalah tanggung jawab moral terhadap pelayanan pendidikan. Maka harapan, jangan semerta-merta mengklaim ternyata jejak rekam lain. 

“Maka tugas kepala sekolah harus menelusuri jejak rekam atau historis awal berdirinya sekolah itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sementara nilai lahan yang diminta oleh ahli waris tidak berdasarkan dengan nilai yang ada dalam SK Bupati, namun melalui pendekatan persuasif harga atau nilai tanah sudah ada titik temu.

“Mereka memaksakan nilai sesuai keinginan mereka, maka disitulah tidak ada titik temu. Dengan kita ajukan nilai berdasarkan sk bupati sudah ada titik temu, sehingga kemudian kita sudah anggarkan APBD 2027,” pungkasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Djamal Esa menjelaskan, instansinya menggelar kegiatan Silaturahmi Bupati dengan Kepala Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP di zona Maba, serta zona Wasile dengan tujuan mendengar secara langsung berbagai kendala, hambatan, serta kebutuhan riil yang dihadapi pihak sekolah se-Halmahera Timur.

“Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan Halmahera Timur akan menyiapkan seluruh apa yang menjadi hasil dalam forum silaturahmi itu, untuk ditindaklanjuti,” ujar, Djamal ketika dihubungi wartawan ternatehariini.com, Kamis 8 Oktober 2026. (Zhar/Red)