DPRD Ternate Tunjuk Tim Hukum di Tengah Sorotan Publik
Ternatehariini – Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan DPRD Kota Ternate, lembaga legislatif tersebut mengambil langkah resmi dengan menunjuk Tim Hukum untuk menangani aspek klarifikasi dan pendampingan hukum.
DPRD Kota Ternate menetapkan M. Afdal Hi. Anwar, S.H., M.H. dan Imron Rukhiat Kharie, S.H. sebagai Tim Hukum yang akan memberikan pendampingan serta penjelasan terkait berbagai isu yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat.
Penunjukan ini disebut sebagai upaya internal untuk memastikan lembaga tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai representasi rakyat.
Menurut keterangan kelembagaan, langkah tersebut diambil agar DPRD tidak terseret terlalu jauh dalam polemik opini publik yang berkembang, sehingga seluruh proses klarifikasi dan respons hukum dapat ditangani secara lebih profesional dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Baca Juga:
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A.IM menegaskan bahwa, hingga saat ini seluruh aktivitas kelembagaan tetap berjalan normal. Agenda rapat, pembahasan program daerah, fungsi penganggaran, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah diklaim tidak mengalami gangguan. Layanan politik kepada masyarakat disebut tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
Menanggapi berbagai isu yang beredar, DPRD mengingatkan agar publik tidak menarik kesimpulan prematur sebelum adanya proses hukum atau audit resmi dari lembaga berwenang. Pengelolaan keuangan daerah, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD, disebut berada dalam mekanisme pengawasan berlapis, termasuk pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pernyataannya, DPRD mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menempatkan setiap informasi secara proporsional. Lembaga tersebut menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan atau isu harus melalui proses pembuktian yang sah sebelum dapat disimpulkan secara final.
Sementara itu, Tim Hukum DPRD Kota Ternate menyatakan siap menjalankan tugas pendampingan secara profesional dengan berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan asas hukum yang berlaku. Fokus utama mereka, menurut pernyataan tersebut, adalah menjaga kejelasan informasi publik sekaligus memastikan marwah lembaga tetap terjaga.
DPRD Kota Ternate menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga suasana daerah tetap kondusif serta memberi ruang bagi institusi negara menjalankan kewenangannya. Prioritas utama, disebutkan, adalah keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah.
Artikel Terkait
