TPID-TP2DD Malut Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah

Ternatehariini – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, melaksanakan High Level Meeting (HLM), di Hotel Bela, Jumat 8 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026, sekaligus percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Kegiatan diawali dengan arahan Gubernur Maluku Utara selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, serta tanggapan dari kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dibarengi transformasi menuju kemandirian pangan lokal, agar Maluku Utara tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Baca Juga:

Fraksi Hanura Semprot Dinas UMKM Malut, Program Gagal dan Tak Berdampak

“Langkah strategis yang dilakukan antara lain pembukaan 10 ribu hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, perluasan kapasitas cold storage, hingga penyaluran KUR nelayan untuk menjaga stabilitas harga komoditas perikanan,” ujar Sherly.

Pemerintah daerah juga mendorong perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penuntasan wilayah blank spot, serta penyusunan kalender tanam yang komprehensif demi memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Maret 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,54 persen.

Menurut Handi, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku Utara mengalami inflasi, dengan Kota Ternate mencatat angka tertinggi sebesar 0,94 persen. Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh kelompok transportasi akibat naiknya harga avtur, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Ia menambahkan, periode Iduladha secara historis menjadi fase yang rawan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara akibat meningkatnya permintaan di tengah keterbatasan pasokan.

“Sinergi lintas sektor dan intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi,” katanya.

Dalam HLM tersebut, TPID Maluku Utara juga mencanangkan program unggulan tahun 2026 bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”. Program ini menitikberatkan pada intervensi menyeluruh dari hulu hingga hilir guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat.

Di sektor hulu, intervensi dilakukan melalui gerakan tanam “RINDANG BERSERI” atau Tanam Rica dan Kangkung di Pekarangan, peningkatan produktivitas pangan, modernisasi sarana-prasarana, serta penerapan digital farming dan digital fishery bagi petani dan nelayan.

Sementara pada sektor hilir, langkah yang dilakukan meliputi operasional Kios Sigap Pangan, penguatan peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi (off taker), dan optimalisasi distribusi antardaerah.

Selain membahas pengendalian inflasi, TP2DD Maluku Utara juga mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Langkah yang disepakati meliputi pemetaan wilayah blank spot, penguatan infrastruktur telekomunikasi di pasar tradisional, percepatan penyusunan regulasi daerah, hingga perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

TP2DD juga akan memperluas kanal pembayaran digital, melalui implementasi QRIS dan e-commerce pada pajak serta retribusi daerah. Implementasi QRIS TAP turut didorong pada sektor transportasi umum, pariwisata, dan pusat keramaian.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta mengembangkan program inovasi unggulan TP2DD, sesuai karakteristik wilayah masing-masing, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat dan wajib pajak.