DKP Malut Tata Ulang Sektor Perikanan

Ternatehariini – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara mulai melakukan pembenahan menyeluruh, untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan sejumlah agenda strategis yang melibatkan ratusan aparatur, puluhan fasilitas pendukung perikanan, serta belasan program prioritas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Maluku Utara, Kadri Laetje, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi kompetensi terhadap 184 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor induk maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Selain penataan sumber daya manusia, DKP juga tengah mengevaluasi pemanfaatan 47 unit cold storage yang tersebar di berbagai wilayah Maluku Utara. Fasilitas yang dibangun untuk mendukung penyimpanan hasil perikanan tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga:

Perubahan Kilat Saham PT Karya Wijaya, Diduga Amankan Posisi Sherly Tjoanda dari Jerat Pidana Korporasi

“Kami ingin memastikan seluruh potensi yang dimiliki sektor perikanan dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Kadri.

Sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur, DKP juga menargetkan pengadaan tiga unit cold storage baru yang akan dibangun di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Selatan melalui sistem e-katalog.

Dalam 100 hari kerja pertamanya, Kadri menetapkan 15 agenda prioritas yang menjadi fokus pembenahan sektor kelautan dan perikanan. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, validasi data nelayan, percepatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga optimalisasi aset dan sarana produksi perikanan.

DKP juga akan melakukan pendataan dan validasi terhadap nelayan tangkap, nelayan budidaya, serta pelaku usaha pengolahan perikanan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat perikanan, termasuk pengukuran Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).

Di sisi lain, pembenahan tata kelola administrasi menjadi salah satu fokus utama. DKP berencana memperketat pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui penerapan pakta integritas guna memastikan seluruh program berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas penunjang industri perikanan seperti mesin pembekuan ikan, ruang pendingin, mesin es, hingga sistem rantai dingin juga akan menjadi sasaran evaluasi dan perbaikan untuk mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan.

Melalu pembenahan yang melibatkan 184 ASN, 47 cold storage, 3 fasilitas baru, dan 15 program prioritas, DKP Maluku Utara menargetkan sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku Utara. (Haris/Red)