Ternate Hari ini
Beranda Publik Proyek Normalisasi Sungai Won Rp455 Juta Tuai Protes, Pembebasan Lahan Disebut Baru Dianggarkan 2027

Proyek Normalisasi Sungai Won Rp455 Juta Tuai Protes, Pembebasan Lahan Disebut Baru Dianggarkan 2027

Ternatehariini – Pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Won di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menuai protes dari enam pemilik kebun.

Persoalan ini mencuat setelah warga mengaku lahan dan tanaman produktif mereka mengalami kerusakan, akibat aktivitas pekerjaan yang disebut berlangsung tanpa pemberitahuan awal kepada pemilik lahan.

Proyek yang dikerjakan CV Sansibar Halmahera itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp455 juta. Berdasarkan dokumen administrasi, pekerjaan ini menggunakan Nomor Kontrak 600/01/SP.SDA-NORM WON/APBD/DPERKIM-HT/VI-2026, yang ditandatangani pada 23 Juni 2026.

Persoalan utama yang disorot warga, terkait dengan kejelasan mekanisme pembebasan lahan dan tanggung jawab atas kerusakan kebun yang terdampak pekerjaan normalisasi sungai tersebut.

Salah satu pemilik kebun yang akrab disapa Om Ide mengatakan, dirinya bersama pemilik lahan lainnya tidak pernah menerima pemberitahuan atau sosialisasi sebelum pekerjaan berlangsung. Mereka baru mengetahui adanya aktivitas proyek setelah mendatangi kebun masing-masing dan mendapati sebagian lahan serta tanaman produktif mengalami kerusakan akibat pengerjaan menggunakan alat berat.

Menurut Om Ide, kebun miliknya merupakan sumber penghidupan yang dikelola dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya untuk menopang ekonomi keluarga.

Ia menegaskan, warga tidak bermaksud menolak pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak masyarakat, termasuk komunikasi dengan pemilik lahan serta kejelasan penyelesaian kerugian yang ditimbulkan.

“Bagi kami persoalan ini bukan sekadar menolak pembangunan infrastruktur, melainkan menuntut bentuk penghormatan terhadap hak milik, pentingnya komunikasi, serta kejelasan ganti rugi atau solusi atas kerugian materiil yang dialami,” ungkapnya.

Di tengah keberatan warga, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Timur, Muliastuti, mengaku telah memperoleh informasi mengenai persoalan yang dipermasalahkan pemilik lahan.

Muliastuti menjelaskan, sebelum pekerjaan dilaksanakan, pihaknya telah melakukan pengukuran lahan untuk kepentingan proyek normalisasi tersebut.

“Setahu saya, pemilik lahan juga dilibatkan di lapangan saat pengukuran lahan karena anggaran pembebasan lahan dialokasikan di tahun depan, dan akan direalisasikan bersamaan dengan pembebasan lahan di sekitar Desa Maba Sangaji,” kata Muliastuti saat ditemui wartawan ternatehariini.com di Pendopo Ngaku Re Rasai, Kota Maba, Sabtu malam, 24 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan fisik ketika anggaran pembebasan lahan disebut baru dialokasikan pada tahun berikutnya. Terlebih, sejumlah pemilik kebun mengaku mengalami kerusakan tanaman sebelum memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian kerugian mereka.

Sementara itu, pihak kontraktor Amir, berdalih bahwa pelaksanaan normalisasi Sungai Won dilakukan atas instruksi langsung dari Dinas Perkim Halmahera Timur.

Keterangan tersebut membuat warga berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai pembagian tanggung jawab antara dinas teknis dan pelaksana proyek, terutama terkait dampak pekerjaan terhadap lahan masyarakat.

Untuk memastikan duduk persoalan secara menyeluruh, diperlukan kejelasan mengenai batas lahan yang masuk dalam pekerjaan, hasil pengukuran yang telah dilakukan, dasar pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme penyelesaian kerusakan tanaman milik warga.

Normalisasi sungai merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki aliran air dan mengurangi risiko banjir. Namun, pelaksanaan proyek infrastruktur juga perlu memperhatikan hak pemilik lahan serta dampak ekonomi yang mungkin timbul di tengah masyarakat.

Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera memfasilitasi mediasi antara pemilik kebun, Dinas Perkim, dan pihak kontraktor. Warga juga meminta penjelasan mengenai proses pembebasan lahan serta solusi yang adil atas kerugian yang mereka alami. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan