Agus Salim R Tampilang Desak Aparat Usut Dugaan Kerusakan Fondasi Jembatan Togoreba Tua-Tolabito
Ternatehariiini – Praktisi hukum, Agus Salim R Tampilang, menilai dugaan permasalahan teknis dalam pembangunan Jembatan Togoreba Tua–Tolabito yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD, Iswanto, merupakan persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti.
Agus menegaskan, penggunaan uang negara untuk pembangunan infrastruktur harus menjamin kualitas, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Karena itu, dugaan kerusakan pada bagian fondasi jembatan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Menurut informasi yang disampaikan Iswanto, tiang pancang pada fondasi abutment jembatan diduga mengalami kerusakan hingga hancur saat proses pemancangan berlangsung. Selain itu, tiang pancang disebut tidak mencapai kedalaman sesuai dengan perencanaan.
Agus menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, kondisi itu berpotensi memengaruhi kekuatan struktur jembatan dan menimbulkan risiko keselamatan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, untuk segera mengambil langkah sesuai kewenangannya guna memastikan kualitas konstruksi serta mencegah potensi bahaya.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan hingga menimbulkan kerugian negara atau membahayakan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu segera melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan ahli konstruksi untuk memastikan kondisi bangunan tersebut,” tegas Agus, Senin 26 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, kegagalan bangunan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan persoalan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi fungsi serta standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Dalam konteks hukum, Agus merujuk Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mendefinisikan kegagalan bangunan sebagai keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
Meski demikian, menurutnya, dugaan kerusakan komponen konstruksi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah kondisi tersebut memenuhi kriteria kegagalan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Jembatan Togoreba Tua–Tolabito diketahui dikerjakan oleh PT Melati Indah Pusaka dengan nilai anggaran sebesar Rp32.698.011.175. Agus meminta agar proyek tersebut menjalani pemeriksaan teknis secara independen dan transparan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, ia mendesak aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai langkah pengamanan terhadap lokasi atau bagian konstruksi yang diduga bermasalah perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan ketentuan hukum, terutama apabila terdapat potensi bahaya terhadap keselamatan.
Agus turut mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara agar menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional dan objektif. Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh bergantung pada sorotan publik, melainkan harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Namun, dugaan adanya hubungan kedekatan antara pihak pelaksana proyek dan pejabat pemerintah, apabila muncul, harus diverifikasi dan tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa kewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan telah diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Sementara itu, Pasal 60 ayat (1) undang-undang yang sama mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
“Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku. Jika hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran atau kerugian keuangan negara, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan,” tutup Agus.




