Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Lima Ranperda Haltim
Ternatehariini – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara, merampungkan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Timur, dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pala, Kota Ternate, Kamis 12 November 2026.
Harmonisasi yang dilaksanakan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) tersebut mencakup Ranperda tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan harmonisasi bertujuan memastikan kelima rancangan regulasi tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, regulasi tersebut juga diharapkan mampu melindungi hak masyarakat hukum adat, meminimalkan potensi konflik pertanahan, memperkuat tata kelola investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas,” ujar Topan.
Senada, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan rancangan memenuhi persyaratan formil dan materiel serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga syarat materiel. Kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan perda yang telah disusun, melainkan memberikan masukan dan arahan agar rancangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Mia.
Dalam pembahasan, tim perancang juga memberikan sejumlah catatan terhadap materi Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Beberapa pasal dinilai masih mengadopsi rumusan dari peraturan lain sehingga direkomendasikan untuk disederhanakan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Timur, Sodiq Efendi, mengapresiasi fasilitasi harmonisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Maluku Utara.
Politikus PKS tersebut menyatakan pihaknya menerima berbagai masukan dari tim harmonisasi dan berkomitmen menindaklanjutinya bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
“Pemkab dan DPRD Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ujar Sodiq.
Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Maluku Utara melalui Divisi P3H akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk memastikan seluruh catatan perbaikan diakomodasi sebelum draf bersih diserahkan untuk proses finalisasi. (Zhar/Red)




