Wagub Malut Soroti Disiplin ASN yang Masih Rendah
Ternatehariini – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti rendahnya penerapan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia menegaskan, pembinaan disiplin tidak boleh sebatas sosialisasi dan pemahaman regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan perilaku dan etos kerja aparatur.
Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Emerald Hotel, Ternate, Rabu 18 Noveber 2026.
Dalam arahannya, Sarbin mengatakan, reformasi birokrasi pascareformasi 1998 harus mampu mengubah karakter, kedisiplinan, dan etika ASN. Karena itu, kegiatan sosialisasi harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pengawasan dan pencegahan harus diperkuat, disertai keteladanan pimpinan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sarbin menegaskan, disiplin ASN harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari kepatuhan terhadap ketentuan kehadiran hingga pelaksanaan kode etik dan tanggung jawab profesi.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Maluku Utara, Al Husen Albaar, melaporkan bahwa sepanjang 2026 BKD telah menyelesaikan penanganan 48 kasus pelanggaran disiplin PNS.
Kasus tersebut meliputi pelanggaran dengan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat, termasuk pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dan penurunan jabatan menjadi pelaksana.
Al Husen menegaskan, jumlah kasus yang ditangani bukanlah prestasi, melainkan bahan evaluasi bagi pimpinan OPD untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran.
“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” ujarnya.
Kegiatan yang diikuti 140 peserta dari unsur sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian tersebut menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Agustina D. Dolonesda, sebagai narasumber. Sementara itu, Susan Damopoli bertindak sebagai moderator.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepegawaian, mencegah pelanggaran birokrasi, serta memperkuat penerapan sistem manajemen ASN yang berintegritas.




