Ada 14 SMA-SMK Swasta di Ternate, Dikbud Malut Akui Perannya Bantu Pemerintah

Ternatehariini – Keberadaan sekolah swasta masih menjadi bagian penting dalam mendukung layanan pendidikan menengah di Maluku Utara. Di Kota Ternate saja, tercatat sekitar 14 SMA dan SMK swasta yang dikelola oleh berbagai yayasan pendidikan dan berperan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan akses pendidikan masyarakat.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah SMA dan SMK swasta di Kota Ternate dalam rangka membahas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Menurut Abubakar, keterlibatan masyarakat melalui yayasan pendidikan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah, terutama dalam menjawab kebutuhan daya tampung siswa yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi sekolah negeri.

“Di Kota Ternate terdapat sekitar 14 SMA dan SMK yang dikelola oleh masyarakat melalui yayasan. Keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan,” kata Abubakar.

Baca Juga:

Perubahan Kilat Saham PT Karya Wijaya, Diduga Amankan Posisi Sherly Tjoanda dari Jerat Pidana Korporasi

Ia menjelaskan, sekolah swasta tidak hanya berperan sebagai alternatif bagi peserta didik, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut dinilai turut membantu pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan kapasitas sekolah negeri.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta. Salah satu bentuk dukungan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan sekolah swasta dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Dalam kesempatan itu, para kepala sekolah swasta juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Mereka berharap penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri dapat berjalan sesuai ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan agar distribusi siswa antara sekolah negeri dan swasta lebih proporsional.

Selain itu, sekolah swasta mengusulkan adanya skema pembiayaan bersama melalui Bosda untuk membantu kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan yang selama ini masih banyak bergantung pada iuran peserta didik.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap sekolah swasta dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan menengah di Maluku Utara menjelang pelaksanaan SPMB 2026. (Haris/Red)