Jangan Hanya Menghitung Pekerja Lokal

Mengukur Siapa yang Benar-Benar Naik Kelas di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Obi

Asmar Hi. Daud

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Halmahera Timur bersama ANTAM Group pada 24 Agustus 2026 seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan sejumlah pekerja.

Informasi mengenai pekerja vendor dan subkontraktor, kepesertaan BPJS, keselamatan kerja, kontrak berulang, hingga pekerja yang disebut telah bekerja hampir sepuluh tahun tetapi masih berstatus kontrak, sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar.

Sejauh mana industri nikel benar-benar mengubah kehidupan masyarakat lokal?

Pertanyaan ini penting, terutama karena Halmahera Timur sedang memasuki fase baru industrialisasi. Pemerintah daerah bahkan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dapat mencapai sekitar 60 ribu orang pada 2028 dan mulai menyiapkan pendidikan vokasi.

Karena itu, persoalannya tidak lagi sekadar apakah masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan.

Yang jauh lebih penting adalah: pekerjaan seperti apa yang mereka dapatkan, pada posisi apa mereka ditempatkan, keterampilan apa yang mereka peroleh, dan apakah tersedia jalan bagi mereka untuk naik ke posisi yang lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Berarti Transformasi

Industri nikel dapat mendorong investasi, meningkatkan produksi, memperbesar ekspor, dan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti masyarakat lokal mengalami perubahan dengan kecepatan yang sama.

Transformasi baru benar-benar terjadi ketika masyarakat lokal memperoleh keterampilan baru, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengalami peningkatan pendapatan, serta memiliki kesempatan menempati posisi teknis hingga manajerial.

Di sinilah persoalan Halmahera Timur perlu dilihat secara lebih mendalam.

Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Halmahera Timur masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, sektor pertambangan dan industri berkembang sangat cepat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara perubahan struktur ekonomi daerah dan kesiapan masyarakat untuk memasuki ekonomi baru.

Jika industri tumbuh lebih cepat daripada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja berkeahlian akan lebih mudah diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Masyarakat lokal pada akhirnya berpotensi tetap terkonsentrasi pada pekerjaan dasar atau pekerjaan pendukung.

Ekonomi tumbuh, tetapi mobilitas sosial masyarakat belum tentu ikut bergerak.

Weda dan Obi Menghadapi Pertanyaan yang Sama

Halmahera Tengah memberikan gambaran lain.

IWIP dan Weda Bay Nickel menyebut telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, dengan sebagian berasal dari Maluku Utara. Berbagai program pelatihan juga telah dilakukan.

Di Kepulauan Obi, Harita Nickel juga menyebut lebih dari separuh tenaga kerjanya berasal dari Maluku Utara.

Angka-angka tersebut tentu penting dan patut diapresiasi.

Namun, masih ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar.

Berapa banyak tenaga kerja lokal yang menjadi operator?

Berapa yang naik menjadi teknisi?

Berapa yang menjadi supervisor, engineer, hingga manajer?

Data seperti inilah yang lebih penting jika kita ingin mengukur apakah industri benar-benar menghasilkan transformasi sosial dan ekonomi.

Persentase tenaga kerja lokal saja belum cukup.

Sebuah perusahaan dapat menyatakan bahwa sebagian besar pekerjanya berasal dari Maluku Utara. Namun, jika sebagian besar masih berada pada pekerjaan dasar sementara posisi teknis dan manajerial didominasi tenaga kerja dari luar daerah, maka proses transformasinya belum selesai.

Karena itu, ukuran keberhasilan harus dinaikkan.

Bukan hanya berapa banyak orang lokal yang bekerja, tetapi berapa banyak orang lokal yang naik kelas.

Jangan Hanya Mengandalkan Kuota Tenaga Kerja Lokal

Selama ini, kebijakan tenaga kerja lokal sering berhenti pada tuntutan agar perusahaan memprioritaskan putra daerah.

Tuntutan tersebut penting, tetapi tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah sistem ketenagakerjaan lokal yang berbasis kompetensi, peningkatan keterampilan, dan jenjang karier yang jelas.

Tenaga kerja lokal harus memiliki tangga karier.

Dari pekerja dasar menjadi operator.

Dari operator menjadi teknisi.

Dari teknisi menjadi supervisor.

Dari supervisor menuju posisi profesional dan manajerial.

Industri juga perlu membuka ruang lebih luas bagi lulusan lokal untuk memasuki bidang teknik, lingkungan, laboratorium, keselamatan kerja, teknologi informasi, manajemen, dan berbagai bidang profesional lainnya.

Dengan begitu, industrialisasi tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga melahirkan kelas tenaga profesional baru di Maluku Utara.

Pemerintah Harus Membangun Tangga Karier

Pemerintah daerah tidak cukup hanya meminta perusahaan menerima tenaga kerja lokal.

Pemerintah juga harus membangun sistem yang memungkinkan masyarakat lokal memenuhi kebutuhan industri.

Pendidikan vokasi, SMK, balai latihan kerja, politeknik, dan perguruan tinggi harus dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan industri.

Perusahaan juga perlu membuka proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk beberapa tahun ke depan.

Berapa teknisi yang dibutuhkan?

Berapa operator?

Berapa tenaga listrik?

Berapa mekanik?

Berapa tenaga laboratorium?

Berapa tenaga lingkungan?

Berapa engineer?

Dengan data tersebut, pendidikan dan pelatihan dapat dirancang secara lebih tepat.

Masyarakat tidak sekadar dilatih untuk mendapatkan pekerjaan hari ini, tetapi dipersiapkan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi pada masa depan.

DPRD Harus Mengawasi dengan Data

RDP DPRD Halmahera Timur seharusnya menjadi awal dari sistem pengawasan yang lebih terukur.

DPRD tidak perlu menunggu sampai pekerja datang mengadu.

Perusahaan utama, vendor, dan subkontraktor semestinya dapat diminta menyampaikan data ketenagakerjaan secara berkala sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Data tersebut setidaknya dapat memuat asal pekerja, status hubungan kerja, masa kerja, posisi, tingkat keterampilan, pelatihan, sertifikasi, serta perkembangan karier.

Dari data itulah dapat dilihat apakah tenaga kerja lokal benar-benar berkembang.

Apakah operator naik menjadi teknisi?

Apakah teknisi menjadi supervisor?

Apakah tenaga profesional lokal mulai memasuki posisi strategis?

Inilah ukuran pembangunan yang lebih jujur.

Status Kerja Juga Penting

Peningkatan keterampilan tidak akan berarti banyak jika pekerja terus berada dalam ketidakpastian hubungan kerja.

Karena itu, informasi mengenai pekerja yang disebut telah bekerja hampir sepuluh tahun tetapi tetap berada dalam status kontrak perlu diperiksa secara serius.

Yang harus dilihat bukan hanya berapa kali kontraknya diperpanjang.

Yang lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut secara karakter memang bersifat sementara atau justru merupakan pekerjaan yang terus dibutuhkan perusahaan.

Jika seseorang telah bekerja bertahun-tahun pada pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut terus dibutuhkan, maka status serta hubungan kerjanya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Transformasi tenaga kerja bukan sekadar perubahan dari menganggur menjadi bekerja.

Transformasi berarti bergerak dari pekerjaan rentan menuju pekerjaan yang lebih aman, dari keterampilan rendah menuju keterampilan tinggi, dan dari posisi bawah menuju posisi yang lebih baik.

Dari Halmahera Timur ke Weda dan Obi

Apa yang muncul di Halmahera Timur tidak berarti pasti terjadi dengan pola yang sama di Weda dan Obi.

Namun, ketiga wilayah tersebut menghadapi pertanyaan pembangunan yang serupa:

Apakah industri nikel benar-benar menciptakan mobilitas sosial bagi masyarakat lokal?

Karena itu, ANTAM di Halmahera Timur, IWIP dan Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, serta Harita Nickel di Obi semestinya dapat dilihat dengan ukuran yang sama.

Bukan hanya seberapa besar investasinya.

Bukan hanya berapa banyak tenaga kerja yang diserap.

Tetapi seberapa jauh tenaga kerja lokal berkembang di dalam struktur industri tersebut.

Ukuran Baru Keberhasilan Hilirisasi

Sudah saatnya keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari produksi, investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi.

Kita perlu mulai menghitung indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Berapa teknisi lokal yang lahir?

Berapa supervisor?

Berapa engineer?

Berapa manajer?

Berapa pekerja lokal yang mendapatkan promosi?

Berapa usaha lokal yang berhasil masuk ke rantai pasok industri?

Dan yang tidak kalah penting: berapa banyak keterampilan yang akan tetap tinggal di daerah ketika suatu saat cadangan nikel berkurang?

Sebab, mineral akan habis.

Tetapi kemampuan manusia tidak harus ikut habis.

Karena itu, tantangan pembangunan industri nikel di Maluku Utara bukan hanya membawa mineral dari tambang menuju smelter.

Tantangannya adalah membawa masyarakat lokal dari pekerjaan dasar menuju keterampilan, dari keterampilan menuju karier, dan dari karier menuju kemandirian ekonomi.

Di situlah seharusnya ukuran keberhasilan industrialisasi diletakkan.

Bukan hanya berapa banyak orang lokal yang bekerja, melainkan berapa banyak orang lokal yang benar-benar naik kelas karena industrialisasi.