Akademisi Unkhair Soroti Ketidakhadiran Kadis PUPR, Progres Pekerjaan Baru 61 Persen
Ternatehariini – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muamil Sunan, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam kegiatan evaluasi program kerja, di tengah capaian progres pekerjaan yang secara keseluruhan baru mencapai 61 persen pada triwulan keempat.
Muamil menilai, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR memang tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya evaluasi program kerja. Namun, sebagai penanggung jawab sekaligus pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Dinas PUPR seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang menjadi kewenangannya.
“Tidak hadirnya Kadis PUPR tentunya tidak terlalu berpengaruh dalam evaluasi program kerja. Namun, Kadis PUPR sebagai penanggung jawab, yakni kepala OPD, harusnya bisa menghadiri kegiatan evaluasi sehingga tidak ada kesan lepas tanggung jawab dari tugas,” ujar Muamil Sunan, Jumat 23 Oktober 2026.
Selain menyoroti ketidakhadiran pimpinan OPD, Muamil juga menilai capaian progres pekerjaan PUPR yang baru mencapai 61 persen pada triwulan keempat masih tergolong rendah.
Baca Juga:
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memprihatinkan jika melihat realisasi masing-masing item pekerjaan. Sejumlah pekerjaan di Pulau Makian serta ruas Payahe-Dehepodo dilaporkan masih mencatat progres di bawah 40 persen.
Sisa waktu kurang dari tiga bulan menjelang akhir tahun, Muamil menilai pencapaian target penyelesaian hingga 100 persen berpotensi sulit direalisasikan, apabila tidak ada langkah percepatan yang signifikan.
Kondisi tersebut, kata dia, semestinya menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas PUPR, terutama dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, kegiatan evaluasi yang telah menjadi agenda rutin menjelang akhir tahun seharusnya dimanfaatkan oleh setiap pimpinan OPD untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, menjelaskan berbagai kendala, sekaligus mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diemban.
Karena itu, kehadiran Kepala Dinas PUPR dalam forum evaluasi dinilai penting, bukan sekadar memenuhi undangan kegiatan, melainkan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Muamil berharap evaluasi tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret, untuk mempercepat pekerjaan yang masih tertinggal. Sehingga sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengejar target penyelesaian.
Sekedar diketahui, rapat evaluasi yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama Sekretaris Daerah, Samsuddin, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Sofifi, Senin 19 Oktober 2026.
Rapat tersebut dihadiri para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis untuk mengevaluasi realisasi fisik serta penyerapan anggaran dari sejumlah proyek yang sedang berjalan.
Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah proyek infrastruktur masih mencatatkan progres fisik yang relatif rendah. Pekerjaan ruas jalan Makian baru mencapai 37,39 persen. Sementara itu, proyek pembangunan jalan dan jembatan Payahe-Dehepodo dengan pagu anggaran Rp14,6 miliar baru mencapai 38 persen.
Artikel Terkait
