Ternate Hari ini
Beranda Pelayanan Publik Banggar DPRD Haltim Desak Pencairan DBH Rp650 Miliar

Banggar DPRD Haltim Desak Pencairan DBH Rp650 Miliar

Ternatehariini – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan kepada daerah. Total hak fiskal yang belum tersalurkan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp650 miliar.

Jumlah itu terdiri atas DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sekitar Rp50 miliar dan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat yang ditaksir lebih dari Rp600 miliar.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Haltim, Abdul Latif Mole, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I dengan agenda pengesahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Rabu malam, 4 November 2026.

Abdul Latif mengatakan, persoalan DBH tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan administrasi keuangan, tetapi menyangkut hak fiskal daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Menurutnya, meskipun Haltim memiliki potensi sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, masyarakat setempat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Kebutuhan tersebut meliputi peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kerakyatan.

“Menyikapi kondisi ini, Banggar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama DPRD tidak boleh hanya bersikap pasif menunggu. Langkah konkret, terencana, dan berkelanjutan harus segera ditempuh untuk mempercepat penyelesaian hak-hak keuangan daerah tersebut,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu mendorong pemerintah daerah bersama DPRD segera melakukan rekonsiliasi data dan koordinasi untuk memastikan jumlah pasti DBH yang belum disalurkan, termasuk jadwal pembayarannya.

Banggar juga merekomendasikan konsultasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan guna memperoleh kepastian dasar perhitungan, jumlah kurang bayar, dan mekanisme penyaluran DBH.

Selain itu, koordinasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi keuangan negara, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai perlu dilakukan. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan seluruh dokumen pendukung, mulai dari data penerimaan, penetapan alokasi, hasil rekonsiliasi, hingga catatan penyaluran tahun sebelumnya.

“Perjuangan memperoleh Dana Bagi Hasil ini bukan sekadar menambah angka pendapatan dalam APBD. Ini adalah perjuangan memperjuangkan hak keuangan daerah yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap rupiah DBH yang menjadi hak daerah harus diperjuangkan agar dapat diterima dan dikelola secara transparan untuk kepentingan masyarakat.

Banggar pun meminta penyelesaian tunggakan DBH tersebut menjadi agenda prioritas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, disertai laporan perkembangan secara berkala kepada legislatif. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan