Fraksi Hanura Semprot Dinas UMKM Malut, Program Gagal dan Tak Berdampak
Ternatehariini – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Dalam dokumen pandangan fraksi, Dinas Koperasi dan UMKM yang dipimpin Wa Zaharia dinilai belum mampu, menjalankan fungsi pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM secara efektif serta belum memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi Hanura menilai berbagai program yang dijalankan masih bersifat administratif dan seremonial tanpa langkah strategis yang mampu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian pelaku UMKM secara berkelanjutan.
Dalam dokumen tersebut, Fraksi Hanura mengungkap sejumlah persoalan mendasar di sektor koperasi dan UMKM. Salah satunya, masih banyak koperasi tidak aktif yang belum ditata maupun dievaluasi secara serius oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:
Selain itu, program pembinaan UMKM dinilai belum memiliki arah yang jelas dan cenderung tidak berkelanjutan.
Fraksi Hanura juga menyoroti akses permodalan, pelatihan, pendampingan, hingga pemasaran produk UMKM yang dianggap belum dijalankan berdasarkan perencanaan yang terukur dan kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap koperasi serta penggunaan bantuan pemerintah disebut masih lemah sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan program.
Persoalan lain yang menjadi sorotan yakni data UMKM daerah yang dinilai belum akurat dan tidak terintegrasi sehingga belum dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam pembahasan LKPJ, Fraksi Hanura juga menilai Dinas Koperasi dan UMKM tidak mampu menyampaikan laporan secara maksimal serta gagal menjelaskan dampak konkret program terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan UMKM di Maluku Utara.
“Fraksi Hanura berpandangan bahwa kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial dan perencanaan pada Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga program yang dijalankan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan pelaku usaha daerah,” tulis dokumen tersebut, Selasa 12 Mei 2026.
Atas berbagai persoalan itu, Fraksi Hanura merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara.
Evaluasi itu termasuk usulan pergantian Kepala Dinas dan Kasubag Perencanaan yang dianggap gagal menunjukkan kinerja profesional serta tidak mampu membangun sistem pembinaan yang efektif.
“Fraksi Hanura menegaskan reformasi kelembagaan di sektor koperasi dan UMKM harus segera dilakukan agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menciptakan UMKM yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” demikian isi dokumen tersebut.
Artikel Terkait
